Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang mengatakan anggaran negara mengalami kebocoran. Namun ia menolak jika dikatakan jumlah anggaran bocor mencapai 25 persen. “Saya kira soal anggaran bocor ada di mana-mana ya, tapi tidak mungkin kalau sampai sebesar itu,” ujar Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari tempo.co.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Salah satunya akibat maraknya penggelembungan harga yang dilakukan segelintir orang. Anggaran Indonesia, menurut capres nomor urut 02 itu, berpotensi hilang Rp 500 triliun. Dasar perhitungannya, 25 persen dari anggaran negara sekitar Rp 2.000 triliun.
Pernyataan Prabowo soal anggaran bocor ini membuat gusar Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Jokowi meluapkannya dalam deklarasi alumni SMA Jakarta di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019). “Saya sampaikan anggaran kita di 2018 itu lebih Rp 2.000 triliun. Kalau 25 persen bocor, artinya kan Rp 500 triliun. Itu duit Rp 500 T ada di mana? Saya tanya, hitungannya dari mana?” kata Jokowi. Pertanyaan Jokowi langsung disambut riuh para pendukungnya di sana. “Jangan membuat pernyataan yang membuat masyarakat jadi resah,” tambah jokowi, dikutip dari laman kompascom
Dikutip dari halaman beritasatu.com, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menilai isu kebocoran anggaran yang digemborkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto merupakan lagu lama. Isu tersebut kerap disampaikan Prabowo bahkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Pak Prabowo menyampaikan APBN bocor-bocor bukan hanya sekarang. Di era pemerintahan Pak SBY, Pak Prabowo sudah menyampaikan bocor-bocor bocor. Jadi tidak hanya sekarang, itu lagu lama,” kata Dedi, di Jakarta, Senin (11/2).
Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno, memberikan bukti kebocoran anggaran negara. Dia menyebut antara lain korupsi yang dilakukan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi (SH). Pernyataan Sandiaga sekaligus menjawab tantangan pemerintah dan juga Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Bukti kebocoran korupsi dengan tersangka seorang bupati di Kalimantan. Akibat ulahnya, negara rugi hingga Rp 5,8 triliun,” ujar Sandiaga dicuplik dari laman beritasatu.com.
Sandiaga mengatakan, data-data mengenai kebocoran anggaran dapat ditemukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Buktinya (kebocoran anggaran) banyak di KPK dan BPK,” kata Sandiaga Uno.
