Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Willy Aditya menilai Nadiem melecehkan lembaga kepresidenan dan DPR terkait RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok).
Willy Aditya membuat surat permohonan kepada Jokowi. Dalam surat yang diterima detikcom, Rabu (28/9/2022), Willy mengatakan Nadiem tak kunjung menindaklanjuti RUU Dikdok setelah Jokowi mengirim surat presiden (surpres) ke DPR pada 2 Desember 2021.
Bersamaan dengan surpres itu, Jokowi menugaskan kepada Nadiem bersama sejumlah menteri lainnya untuk mewakili pemerintah membahas RUU Dikdok dengan membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU itu. Namun Willy mengaku tak kunjung menerima DIM RUU dari Nadiem hingga 9 bulan berselang.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Dikdok ini menekankan seharusnya DIM itu telah diserahkan oleh Nadiem maksimal 60 hari sejak surpres Jokowi diterima DPR, yakni pada 14 Februari 2022. Willy mengatakan pimpinan Baleg DPR telah mengadakan pertemuan informal dengan Nadiem, tetapi hasilnya nihil.
“Selain rapat kerja tersebut, pimpinan Badan Legislasi telah beberapa kali mengadakan pertemuan informal dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan terkait penyerahan DIM tersebut. Saudara Menteri berjanji dan meminta waktu hingga akhir Juni 2022 untuk memberikan DIM yang dimaksud. Namun hingga September 2022 ini, tidak ada kabar terkait DIM yang dijanjikan tersebut,” tulis Willy dalam suratnya.
“Bagi kami, hal ini merupakan pengabaian atas amanat atau perintah UU sekaligus merupakan bentuk pelecehan kelembagaan, baik terhadap lembaga DPR maupun lembaga kepresidenan,” katanya.
Willy lalu menyinggung program Nawacita Jokowi yang selaras dengan RUU Dikdok. “RUU tentang Pendidikan Kedokteran adalah RUU yang selaras dengan kehendak dari dua poin Nawacita di atas. RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini berkehendak membangun paradigma kesehatan yang terakses, terjangkau, dan memanusiakan manusia,” kata Willy.
Ketua DPP NasDem ini memastikan DPR beriktikad untuk menuntaskan RUU itu. Dia berharap iktikad itu tak malah menjadi mentah lantaran Nadiem tak memenuhi fatsun politik yang dijalankan Jokowi.
“Kami berharap, segala iktikad mulia ini, tidak menjadi mentah hanya karena tidak terpenuhinya sebuah fatsun politik dari pembantu Bapak Presiden, Saudara Menteri Nadiem Makarim, atas kewajibannya membuat dan menyerahkan DIM RUU Pendidikan Kedokteran sebagaimana perintah dari UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” ujar Willy mengakhiri suratnya.
(Sumber)
