News  

Warganet Pergoki Kapolda Metro Jaya Berbincang Via Ponsel di Istana

Warganet ramai-ramai menyoroti Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran yang menggunakan ponsel atau handphone (HP) kala sejumlah perwira tinggi dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Jumat (14/10).

Padahal, dalam lawatan tersebut Jokowi mengimbau kepada para anggota polisi untuk tidak membawa ponsel, tongkat komando hingga topi ke Istana Negara.

Lewat potongan video yang beredar di jagat Twitter, warganet membagikan cuplikan video dari televisi nasional berdurasi 24 detik. Dalam video terlihat Fadil tengah duduk di antara jajaran anggota polisi di Gedung Krida Bakti, Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat.

Tak lama berselang, ada seorang wanita berbusana batik dengan rambut panjang menghampiri Fadil yang masih memakai masker. Wanita itu memberikan ponsel kepada Fadil, kemudian Fadil berbincang lewat ponsel tersebut dengan posisi setengah menunduk.

Potongan video tersebut merupakan potongan siaran Kompas TV, dan diunggah oleh akun @TeguhWidiarto dan ditonton lebih dari lima ribu kali.

Untuk diketahui Jokowi telah mengumpulkan ratusan pejabat menengah (Pamen) dan pejabat tinggi (Pati) Polri di Istana Negara, Jakarta. Total ada 559 anggota Polri yang hadir secara langsung.

Mereka yang hadir dilarang memakai topi, membawa tongkat komando dan ponsel dan tak perlu didampingi oleh ajudan.

Salah satu yang dibahas Jokowi di Istana adalah menyinggung gaya hidup mewah di kalangan pejabat Polri yang belakangan ikut disorot masyarakat. Jokowi mengingatkan agar para pejabat Polri tidak merasa paling gagah akibat memiliki mobil mewah atau motor gede yang bagus.

“Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus, atau motor gede yang bagus, hati-hati, hati-hati, saya ingatkan hati-hati,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).

Ia meminta agar seluruh pejabat Polri menahan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu seperti saat ini. Jokowi menyebutkan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh pejabat Polri itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial ekonomi.

“Sehingga saya ingatkan yang namanya Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup,” paparnya.(Sumber)