Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menuding Kabinet Indonesia Maju sebagai Kabinet Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis).
Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yang juga merupakan kabinet periode kedua Jokowi sebagai presiden setelah berpasangan dengan Jusuf Kalla pada periode pertama (2014-2019).
“Terhitung tepat 3 tahun Indonesia berjalan di bawah kepemimpinan Jokowi-Amin. Selama 3 tahun itu pula Kabinet Indonesia Maju tak membawa kemajuan sesuai namanya dan malah terus menghadirkan kemunduran di berbagai sektor di Indonesia,” kata BEM UI melalui akun Twitter-nya, @BEMUI_Official, seperti dikutip Rabu (26/10/2022).
BEM mahasiswa dengan jaket almamater kuning ini menilai, hampir semua sektor memiliki masalahnya sendiri yang anehnya tidak teratasi, selalu ditutup-tutupi, tidak dievaluasi, dan malah diapresiasi.
BEM UI memberikan indeks prestasi tak lebih satu koma kepada beberapa pejabat setingkat menteri di Kabinet Indonesia Maju karena buruknya kinerja, bobroknya instansi yang dibawahi dan kontribusi atas kemunduran Indonesia di segala lini.
Berikut datanya:
Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi: IPK 1,3. Dijuluki menteri dengan seribu jabatan, dan merupakan menteri yang pertama kali mewacanakan jabatan presiden 3 periode.
Bahlil Lahadahlia, Menteri Investasi: IPK 1,4. Bahlil dianggap sebagai menteri yang paling bertanggung jawab terhadap segala permasalahan investasi yang tidak pro rakyat, dan menteri yang pertama kali mewacanakan jabatan presiden 3 periode. BEM UI menjuluki Luhut dan Bahlil sebagai penjahat demokrasi.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan: IPK 1,5. Dinilai salah satu yang paling bertanggung jawab atas kacaunya alokasi APBN, menyetujui alokasi APBN triliunan rupiah untuk IKN dan Proyek Strategis Nasional.
Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: IPK 1,2. Menteri ini dinilai bertanggung jawab terhadap kenaikan harga BBM karena tidak mampu membuat sistem pengelolaan energi yang tertata disebabkan oleh masih maraknya penggunaan energi kotor dan sulitnya transisi energi.
Suharso Manoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan: IPK 1,2. Dinilai sebagai menteri yang ikut bertanggungjawab dalam perencanaan proyek strategis nasional bernama IKN yang hanya buang-buang uang. Dia dinilai sebagai menteri yang suka bakar duit untuk sesuatu yang belum diperlukan rakyat.
Meski demikian, bukan hanya Suharso, Sri Mulyani dan Arifin Tasrif juga dicap sebagai Tukang Bakar Duit Rakyat
Nadiem Makarim, Mendikbudristek: IPK 1,7. Dia dinilai sebagai menteri yang sok peduli pendidikan, sehingga lupa pada kebebasan berpendapat di tempat pendidikan. Nadiem dijuluki sebagai Menteri Yang Salah Urus Pendidikan.
Yasonna Laoly, Menkumham: IPK 1, 2, dijuluki sebagai menteri yang paling tidak peduli pada soal pelanggaran HAM, sehingga pencapaian penyelesaian pelanggaran di eranya dinilai nol.
Sanitar Burhanuddin, Jaksa Agung: IPK 1,1. Komitmennya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dipertanyakan. Apalagi karena mengatakan Tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM berat. Selain itu, institusi di bawahnya juga dipenuhi berbagai masalah, termasuk korupsi.
Yassona dan Burhanuddin dicap sebagai Para Penjahat HAM.
“#CUKUP SUDAH: KABINET INDONESIA MAJU, KABINET NASAKOM,” kata @BEMUI_OFFICIAL,” di awal kulteit-nya. (sumber)
