Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan masalah pada anggaran Komponen Cadangan (Komcad) di Kementerian Pertahanan. Hal ini terungkap saat BPK memberikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) 1 2022 kepada Presiden Joko Widodo.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat memberikan keterangan pers mengatakan BPK menemukan ada anggaran Komcad di Kementerian Pertahanan yang harus dikoreksi.
“Nah komponen cadangan ini dianggarkan Kemenhan namun kan pelaksanaannya bertahap ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya. Koreksinya administratif dan ada koreksi lain yang kita tindaklanjuti,” ungkap Nyoman dalam keterangan pers yang ditayangkan virtual, Selasa (2/11/2022).
Nyoman mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah disurati BPK soal hal ini. Menurutnya, catatan BPK pun sudah ditindaklanjuti. “Kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti,” ujar Nyoman.
Meski begitu, Komcad sendiri bukan program wajib militer. Komcad merupakan salah satu program sukarela (tidak wajib) yang diamanatkan oleh presiden melalui UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pernah meminta para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bisa menjadi anggota Komcad.
Pengumuman ini disampaikan melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara, yang ditandatangani pada 27 Desember 2021 oleh Menteri PAN-RB yang kala itu dijabat mendiang Tjahjo Kumolo.
“SE ini diperuntukkan bagi Pegawai ASN agar ikut serta dalam Pelatihan Komponen Cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara,” bunyi SE yang ditandatangani Tjahjo.(Sumber)
