Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mengkritisi penjualan set top box (STB) lantaran TV analog sudah disuntik mati dan beralih ke digital. Pembagian gratis terhadap alat ini belum juga diselesaikan.
“Logikanya, kalau barang itu ada di pasar, harusnya yang menjadi kewajiban dari yang menjanjikan di Undang-Undang Ciptakerja, 6 juta itu harusnya sudah selesai (dibagikan) dulu dong, baru sisanya dijual,” kata Nurul Arifin
dalam Nurul Arifin dalam acara Dialetika Demokrasi bertajuk ‘Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV’ di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 10 November 2022.
“Ini barangnya ke market dulu, baru dibagikan. Jadi ini sulap-sulap macam apa. Dijual dulu baru dibagi,” tegasnya.
Ia pun menyamakan alat STB saat ini dengan decoder yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dari tv nasional ke tv swasta.
“Sampai kayak decoder yang dulu kita punya pengalaman dari tv nasional ke tv swasta harus pakai decoder, sampai akhirnya decoder itu tidak bermanfaat,” ujarnya.
“Kalau begitu sekarang usahakan tidak usah menggunakan set top box, tapi komitmennya diperbaiki secara infrastruktur dan teknologinya,” imbuhnya.
Diketahui, sejak 2 November 2022 pemerintah memadamkan siaran televisi analog. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan, penghentian siaran TV Analog merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Kominfo menyampaikan, bahwa ada bantuan STB yang berasal dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk Rumah Tangga Miskin Ekstrem (RTM).
“Bantuan STB hanya untuk RTM yang nama dan alamatnya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,” ujar Kominfo dalam keterangannya.
Kominfo juga mengaku bahwa penerapan Analog Switch Off (ASO) di Jabodetabek terselenggara setelah hampir 100 persen RTM menerima bantuan STB dari komitmen LPS.(Sumber)
