Partai Demokrat mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati apabila ingin melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju sebelum masa jabatannya berakhir di 2024. Meskipun, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
Peringatan itu disampaikan Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan Senin (26/12).
“Reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Beliau sebaiknya sangat berhati-hati jika memang benar akan melakukan reshuffle,” kata Herzaky.
Sebab, sambungnya, ada harapan besar rakyat Indonesia di dalamnya jika benar Presiden Jokowi ingin melakukan reshuffle kabinet. Harapan tersebut yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Bukan langkah politis semata, yang tak berdampak apa-apa bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat menegaskan bahwa reshuffle kabinet harus diorientasikan pada kebutuhan di kabinet dan kebutuhan pemerintahan.
“Apakah memang perlu ada reshuffle atau tidak. Siapa yang perlu direshuffle dan kapan harus direshuffle,” tuturnya.
“Waktu bekerja tinggal dua tahun, rakyat tentu berharap kinerja kabinet ini semakin membaik dan para menterinya Jokowi fokus memulihkan kondisi negeri,” tuturnya.
“Bukan malah bergenit-genit ria memanfaatkan jabatan untuk kampanye. Kasihan,” pungkasnya.(Sumber)
