Dalam agenda Pemilu 2019, nama Rudy Mas’ud menjadi perhatian yang utama. Pasalnya, Rudy Mas’ud merupakan kader Partai Golkar yang baru terjun ke dunia politik tetapi pencapaiannya sungguh luar biasa. Ia mendapatkan suara tertinggi bahkan sepanjang sejarah Pemilu legislatif dilaksanakan di Kaltim. Rudy Mas’ud mendapatkan 128.910 suara. Entah bagaimana cara ia meraihnya, yang jelas pencapaian itu merupakan sebuah prestasi luar biasa. Terlebih Rudy Mas’ud bukan berasal dari figur politisi, ia adalah seorang pengusaha tulen.
Salah satu yang menopang keberhasilannya meraih suara besar dalam Pileg 2019 barangkali adalah awal mula kehidupan dan latar belakang pendidikannya. Rudy Mas’ud lahir dan besar hingga kini di Kalimantan Timur, ia tidak pernah berpindah tanah kemanapun. Hingga pergaulan pertemanannya meluas dan terpusat di Kalimantan Timur.
Rudy Mas’ud mengawali pendidikannya di SDN 008 Balikpapan, dan melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Samarinda. Pada 1996, Rudy kembali ke Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan menengah ke atas di SMA Negeri 2 Balikpapan.
Lulus dari SMAN 2 Balikpapan, ia pun melanjutkan pendidikan strata satu di kampus tertua di Kalimantan, akhirnya Rudy berhasil menyabet gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Mulawarman pada 2006. Pendidikannya berlanjut di tahun 2017 dengan mengambil gelar magister bidang ekonomi juga pada kampus yang sama. Kini di tahun 2022 sejak 2020 silam, Rudy Mas’ud sedang berjuang mendapatkan gelar doktoral Ilmu Hukum di Universitas Trisakti.
Selain latar belakang pendidikan, penting pula menilik latar belakang keluarga. Pria kelahiran Balikpapan tersebut adalah anak dari H. Mas’ud dan Hj. Syarifah Ruwaidah Alqadri. Dan saudara dari Abdul Gafur Mas’ud, Bupati ke-3 Penajam Paser Utara. Keluarga Mas’ud Bersaudara atau “Mas’ud Brother” sudah tidak asing lagi di Kalimantan Timur, tetapi belakangan, keluarga ini semakin menjadi pembicaraan, utamanya di kalangan elit politik Kaltim.
Bagaimana tidak, keluarga yang dikenal sebagai pengusaha minyak dan gas ini mulai terjun ke dunia politik. Pada Pemilu 2019, kakak beradik Hasan Mas’ud dan Rudy Mas’ud maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Kaltim dan DPR RI. Keberhasilan Rudy diikuti sang kakak, Hasanuddin (Hasan) Mas’ud yang lolos ke DPRD Provinsi Kaltim Dapi Balikpapan. Hasan meraih 19.959 suara.
Sebelumnya, dua anggota keluarga Mas’ud lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sudah terlebih berhasil terpilih sebagai Wakil Walikota Balikpapan mendampingi Walikota Rizal Effendi. Adiknya, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) belum lama ini dilantik menjadi Bupati Penajam Paser Utara.
Secara eksklusif, Rudy Mas’ud kemudian berani menceritakan, sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, ia terlebih dahulu berdiskusi dengan keluarga besar Mas’ud. Diskusi tersebut dimaksudkan untuk berbagi tugas, mengisi berbagai posisi strategis sebagai kepala daerah dan legislator di Karang Paci (DPRD Kaltim) sampai Senayan (DPR RI).
Rudy Mas’ud mengaku, tujuannya berpolitik supaya muncul simbiosis mutualisme. Kebijakan terintegrasi dan terkoneksi dari kabupaten/kota, provinsi sampai DPR RI. Syukur-syukur, aspirasi yang di Senayan bisa dibawa ke Kaltim.
Rudy mencontohkan, pengalaman sang adik, AGM sebagai Bupati PPU yang mampu menelurkan kebijakan pendidikan gratis di daerahnya. Mulai dari sepatu sampai biaya sekolah, ditanggung negara. Hal ini, sesuai dengan cita-citanya, mendorong kemajuan pendidikan masyarakat Kaltim. Ia menilai, selama ini banyak calon pekerja di Kaltim kalah bersaing dengan pekerja luar, karena kurang kemampuan dan strata pendidikan.
Karena itu, Rudy enggan disebut, bahwa keluarga besarnya hendak membangun dinasti politik di Kaltim. Baginya, yang dinamakan dinasti politik itu diturunkan dari keturunan. Sementara, mereka terpilih sebagai eksekutif dan leglislatif melalui pemilihan demokratis. Jadi, bukan dinasti. Keluarga ini jelas punya kapasitas, kapabilitas, pengetahuan, loyalitas, integritas dan konektivitas.
Pengusaha tajir yang dikenal peduli dengan warga ini menepis anggapan terjun ke politik untuk mengembangkan apalagi menyelamatkan bisnis. Sejak perusahaan yang ia bangun tahun 2000, PT Barokah Perkasa Group sudah jauh berkembang, sebelum terjun ke politik praktis. Perusahaan miliknya yang bergerak di bidang transportasi bahan bakar penunjang eksplorasi migas lepas pantai, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar memiliki 63 kapal tanker per 2018 yang beroperasi dari Sabang sampai Merauke.
Rudi meyakinkan, keluarganya sudah jauh hari membentengi agar tak terjerembab dalam persoalan kasus rasuah (korupsi). Ia menekankan, benteng itu dikarenakan semua keluarganya lebih-lebih yang terjun ke politik sudah mapan secara ekonomi. “Alhamdulilah, riwayat keluarga saya, pastikan mapan semua. Jadi, berbuat bukan untuk diri sendiri, bukan kelompok, tapi masyarakat banyak,” tutur Bapak 10 anak ini.
Bahkan, ia berucap, jauh-jauh hari keluarga sudah memintanya `pensiun’ menjabat sebagai pimpinan di perusahaan agar bisa berfokus di politik. Istilah yang ia ucapkan, dari kegiatan bisnis, yang bisa menikmati hanya sebagian orang di sekitar perusahaan. Jika terjun ke politik, dan mendapat legitimasi rakyat, ia bisa perjuangkan kepentingan rakyat Kaltim. Ia lantas berujar, urusan politik dan bisnisnya tak akan terkoneksi. Ada aturan, legislator seperti dirinya, tak bisa terdaftar sebagai direksi suatu perusahaan agar tak ada konflik kepentingan.
Tidak hanya satu dua perusahaan yang ia pimpin, sebagai seorang profesional, Rudy Mas’ud sudah sangat berpengalaman dalam memimpin organisasi perusahaan. Berbagai jabatan mentereng pun pernah ditempatinya, seperti Executive Chairman PT Barokah Bersaudara Perkasa (2000-2018), Direktur Utama PT Barokah Bersaudara Perkasa (2007-2013).
Lalu Direktur Utama PT Barokah Gemilang Perkasa (2008-2018), Komisaris PT Istana Gemilang Perkasa (2010-2018), Komisaris PT Mashud Bersaudara Internasional (2013-2018), Komisaris PT Cakra Buanamas Utama (2014-2015), Komisaris PT Barokah Agro Perkasa (2014-2018), Komisaris PT Eissu Prima Usaha (2015-2018), Direktur Utama PT Cakra Buanamas Utama (2015-2018), dan Direktur Utama PT Eissu Prima Usaha (2015-2018).
Ketika masuk dunia politik, kiprah Rudy Mas’ud juga tidak kalah ciamik di DPR RI, tempatnya kini mengabdikan diri sebagai legislator Partai Golkar. Ia pun ditempatkan di Komisi VII DPR dengan mitra kerja yang meliputi bidang energi, riset dan tekhnologi. Ditempatkannya Rudy Mas’ud di Komisi VII DPR lantas membuka asa bagi warga Kalimantan Timur agar merasakan kesejahteraan yang lebih berkeadilan lagi.
Amanah serta beban tanggung jawab itu berada di pundaknya kini. Rudy pun memiliki istiqomah atas hal ini, ia pernah berujar bahwa jalur politik dan menjadi anggota DPR akan semakin memudahkan dirinya menyentuh akses kebijakan agar semakin dirasakan oleh rakyat Kaltim.
Salah satu hal yang diperjuangkan Rudy Mas’ud di DPR RI adalah keberadaan revisi UU Minerba. Rudy Mas’ud, meyakini bakal banyak efek positif dari revisi peraturan tersebut. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah sisi yang dimaksud Rudy Mas’ud. Kaltim sebagai daerah penghasil batu bara dan sektor mineral lain, sejauh ini hanya mendapat bagian 1 persen dari PNBP yang disetorkan ke negara dari sektor pertambangan.
PNBP sekarang sebesar 10 persen, dan dibagi ke dalam beberapa item. Porsi 4 persen buat pusat, dan 6 persen untuk daerah. Untuk daerah, masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yakni 1,5 persen untuk provinsi, kabupaten/kota penghasil 2,5 persen, dan daerah sekitar tambang mendapat porsi 2 persen.
Meninggalkan keberlanjutan, itulah kira-kira nilai yang hendak dicapai oleh Rudy Mas’ud sebagai seorang anggota DPR RI. Hal lain yang juga ia soroti terkait dengan nilai yang digenggamnya adalah rencana pembangunan kilang Pertamina di Bontang. Dalam persoalan ini, Rudy Mas’ud pun menilai, keputusan Pertamina membatalkan rencana mega proyek pembangunan kilang di Bontang harus ditanggapi positif. Kehadiran kilang dinilai hanya berdampak pada tahap pembangunannya saja bagi masyarakat Bontang.
Rudi menyebut, pembangunan kilang membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Ditaksir hingga mencapai Rp 70 Triliun. Sehingga pemerintah melalui Pertamina perlu menggandeng mitra dari luar untuk berinvestasi. Tak hanya itu, dalam berbagai rapat dengan mitra kerja DPR di pemerintah.
Rudy Mas’ud juga seringkali melemparkan pernyaataan yang sifatnya progresif dan solutif. Seperti pada saat Raker Komisi 7 dengan Menristek / Kepala BRIN, yang membahas mengenai Evaluasi Program Tahun 2019, Rencana Strategis Terkait Hilirisasi Teknologi 5 Tahun Kedepan, Evaluasi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Science Techno Park (STP).
Dalam kesempatan itu, Rudy melemparkan wacana pentingnya perlu kerja sama antara Kemenristek dengan BUMN yang berkaitan dengan teknologi, seperti MRT, kereta cepat dan kapal selam. Rudy berharap Kemenristek bisa mengcover energi kita, di mana sebagai negara maritim dengan kelautan yang luas.
Selanjutnya, Rudy kembali mengatakan bahwasannya penelitian biota laut perlu dilakukan, bukan hanya instalasi laut. Riset di bidang kesehatan selalu datang dari luar, bahkan selang infus saja datangnya dari luar, anggarannya untuk kesehatan mungkin bisa ditingkatkan.
Pada kesempatan yang lain, ketika agenda RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM membahas mengenai Status Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Kendala & Hambatan Pengembangan EBT dan Isu Aktual Lainnya. Rudy berusaha melakukan tekanan terhadap pemerintah terutama pada Dirjen EBTKE Kementerian ESDM terutama pada persoalan eksekusi program pencanangan termasuk penggunaan Energi Baru Terbarukan.
Rudy berpendapat pemerintah kita masih lambat, terlihat dari harga Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tidak adil. Sayang jika investasi besar tetapi daerahnya tidak tepat, sehingga hal ini perlu diperhatikan. Rudy juga menuturkan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap yang baru diresmikan Bapak Jokowi, sewaktu survey lokasi kincir anginnya tidak mutar karena tidak ada angin.
Rudy Mas’ud juga pernah menuliskan di status media sosialnya mengenai kerusakan lingkungan akibat masifnya kegiatan pertambangan di Kutai Kertanegara. Hal itu dilatarbelakangi oleh perspektif Rudy Mas’ud mengenai kepantasan suatu wilayah menjadi pilihan alternatif dari rencana pemindahan ibukota negara. Hingga kemudian, ia setuju dengan keputusan pemerintah pusat bahwa ibukota negara dipindahkan ke Penajam Paser Utara dibanding harus ke Kutai Kertanegara.
Pandangan ini pun ia sampaikan saat Komisi 7 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI. Rapat tersebut membahas mengenai, perkembangan PKP2B yang telah dan akan habis kontrak, evaluasi kebijakan CNC dan isu-isu aktual lainnya. Rudy mengatakan bahwa semua perusahaan yang pegang PKP2B ada di Kaltim.
Perusahaan pertambangan disana tidak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Ia menanyakan apakah negara ini mau ditambang semua. Banyaknya alat berat yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan, rusak semua. Terkait reklamasi, Rudy mengatakan tidak semua perusahaan yang memiliki IUP tambang taat melaksanakan pasca tambang. Mereka hanya meninggalkan lubang-lubang saja. Ia menegaskan untuk diawasi terkait hal ini.
Satu lagi keistimewaan Rudy Mas’ud dengan segala kelebihan serta kekayaannya, ia adalah seorang ayah yang hangat dari 10 orang putra putri. Istrinya bernama Hj. Syarifah Ida Suraidah. Tak banyak catatan mengenai keluarga bahagia ini. Satu hal yang pasti, Rudy Mas’ud adalah pemimpin yang baik. Terbukti dari latar belakang keluarga dan keharmonisan rumah tangga yang ia jaga hingga kini.
Tidak sedikit keraguan dialamatkan kepada Rudy Mas’ud saat pertama masuk ke dunia politik, menjadi anggota DPR RI, bahkan kini memimpin DPD Partai Golkar Kaltim. Namun ia tak patah arang, Rudy Mas’ud selalu berhasil menuju selangkah dua langkah ke depan. Intuisi, naluri serta kemampuannya berkomunikasi membuatnya menjadi tipe pemimpin yang ideal. Keunggulan lainnya dari Rudy Mas’ud, ia memiliki logistik yang berlimpah. Maka optimisme harus dipegang erat oleh segenap kader DPD Golkar Kaltim agar berjaya di Bumi Etam. {golkarpedia}
