Keberadaan perempuan dalam dunia politik sangat strategis dan penting. Perlu upaya ekstra mendorong keterlibatan perempuan lebih banyak dalam bidang politik yang tentu diharapkan akan membuahkan kebijakan bermanfaat bagi kaum perempuan. Atas alasan tersebut Presidium dan jajaran KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) menyambangi kantor DPP Partai Golkar di bilangan Slipi, Jakarta pada Selasa (31/01/23).
Audiensi dan silaturahmi jajaran pengurus dan presidium KPPI disambut hangat Airin Rachmi Diany selaku Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Umum PP KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) mewakili Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis, Erwin Aksa.
Dalam kesempatan tersebut, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selaku Ketua Presidium KPPI periode 2022-2023 menyampaikan rekomendasi hasil Rakernas KPPI kepada Bidang Perempuan DPP Partai Golkar.
Rekomendasi yang dimaksud berisikan poin-poin kebijakan dan afirmasi bagi kader perempuan di semua Parpol pada kontestasi Pemilu 2024, khususnya Pemilu Legislatif. Hasil rekomendasi ini dibacakan langsung oleh Rahayu Saraswati kepada jajaran pengurus Bidang Perempuan DPP Partai Golkar.
“Pertama, mendesak Parpol untuk menempatkan Perempuan Politik yang berkualitas dan potensial pada dapil yang ramah perempuan. Poin kedua, memberikan prioritas nomor urut 1 (satu) untuk caleg / kader perempuan yang berkualitas dan potensial,” urai Rahayu Saraswati yang juga politisi Partai Gerindra.
Rahayu Saraswati melanjutkan membaca poin ketiga dan seterusnya, dimana seluruh poin yang termaktub menginginkan partai politik untuk secara serius menempatkan politisi perempuan setara dengan politisi laki-laki dalam keberlangsungan kontestasi politik.
“Poin ketiga, untuk Dapil yang belum ada anggota DPR perempuan, harus diperjuangkan agar Caleg perempuan terpilih. Selanjutnya, kepada Parpol agar memberi dukungan (fasilitas) logistik bagi Caleg perempuan. Poin kelima, memberi perlindungan dan pendampingan hukum dari berbagai diskriminasi pada proses pileg (help center),” tambah Rahayu Saraswati.
Pada poin keenam dan ketujuh, KPPI berharap agar partai politik bisa secara berkesinambungan memberi pengganti atau kompensasi kepada Caleg perempuan yang belum berhasil terpilih. Hal ini penting mengingat kerja keras mereka telah menghasilkan suara bagi partai politik seberapapun banyaknya.
“Poin keenam, memberi penggantian atau kompensasi kepada caleg perempuan yang belum terpilih namun telah berkontribusi dalam perolehan suara. Dan terakhir, Parpol harus tegas menolak segala bentuk money politic dan transaksional baik internal maupun eksternal,” tutup Rahayu Saraswati membacakan butir-butir kesepakatan Rakernas KPPI.
\Airin Rachmi Diany beserta jajaran menyambut baik aspirasi serta penyampaian rekomendasi yang dilakukan oleh KPPI. Bagi Airin, selama hal tersebut baik bagi kemajuan kaum perempuan di dunia politik, tentu Partai Golkar menerima dengan tangan terbuka.
Terlebih Partai Golkar telah menunjukkan konsistensinya terhadap gerakan politik kaum perempuan, cerminannya terlihat dari rasio anggota DPR RI perempuan yang dimiliki Partai Golkar dari partai-partai lain.
Turut hadir dalam gelaran acara tersebut antara lain, Wasekjen DPP Partai Golkar yang juga menjabat Sekjen PP KPPG Lindsey Afsari Puteri, para Ketua Korbid PP KPPG: Sari Yuliati, Puteri Komarudin, dan Sekarwati.
Dari KPPI, Rahayu Saraswati turut pula didampingi Saniatul Lativa Ketua Presidium 2023-2024 yang juga politisi Partai Golkar. Lalu ada pula Lis Dedeh (Sekjen KPPI) dari Partai Demokrat, Syafa illiyin (Wabendum KPPI) dari PAN, Ammy Amelia (Ketua Bidang Media) dari Partai Nasdem dan jajaran pengurus lainnya. {golkarpedia}
