Bakal calon Presiden Anies Baswedan menyebut ada Menteri Koordinator yang menyampaikan perlunya mengubah konstitusi. Menurut Anies, pernyataan itu melemahkan demokrasi.
“Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Ndak pernah membayangkan. Kalau pun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, tapi di ruang terbuka mengatakan itu ndak pernah terbayang,” ucap Anies.
Hal itu disampaikan Anies di acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (Kahmi Jaya) di Cafe Walking Drums, Jakarta, Kamis (16/3) malam.
“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung.” – Anies
Mantan gubernur DKI itu mengatakan kualitas demokrasi Indonesia tidak menurun, tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya.
“Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus dilawan.
“Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang. Tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998. Jadi kita jaga itu. Karena kalau tidak maka akan rusak,” kata dia.
Anies menegaskan Pemilu 2024 harus dilakukan dengan adil sesuai konstitusi.
“Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, ke depan kita bisa jauh lebih baik. Yang kita butuhkan fair play, penyetaraan kesempatan,, kenetralan dari pemegang kewenangan, kalau itu terjadi apa insyallah apa yang kita ikhtiar kan bisa laksanakan,” tutup Anies.
Anies tak menyebut siapa Menko yang dia maksud. Ada 4 Menko di Kabinet Jokowi-Ma’ruf:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy {sumber}
