News  

KPK Gelar Acara di Hotel Mewah, Firli Bahuri Beralasan Sokong Ekonomi Masyarakat

Ketua KPK Firli Bahuri sempat mengeluarkan sebuah pernyataan soal acara lembaga antirasuah yang digelar di hotel mewah, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan pada Selasa (21/3). KPK menggelar acara Peluncuran indikator MCP Tahun 2023.

Firli menjelaskan, diadakannya agenda KPK di hotel mewah bukan sok-sokan. Semata-mata untuk menyokong perekonomian masyarakat.

“Mungkin kalau kemarin kita menghadapi pandemi COVID-19 semua hotel tutup, Bapak Ibu, sekalian. Pegawai PHK, pegawai itu ada anak-istri, cucu yang harus dihidupi, ada kesempatan untuk memberikan andil sedikit saja kepada negara ini, kepada masyarakat, supaya belanja masyarakat bisa meningkat, karena itu kita adakan kegiatan di tempat ini,” kata Firli saat menyampaikan sambutannya.

Firli menegaskan bahwa acara itu dibuat dalam rangka mendukung dan menyokong ekonomi masyarakat.
“Dalam rangka pendukung, penyokong perekonomian masyarakat. Bukan sok-sokan, enggak, enggak saatnya lagi kita sok-sokan, murni untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.

Tak ada penjelasan lebih lanjut soal konteks pembicaraan Firli Bahuri itu. Selanjutnya ia memaparkan soal fakta korupsi di Indonesia.

Salah satunya yakni menyebut kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah pada pemerintah daerah yang mencapai 54 persen.

“Korupsi yang ditangani oleh KPK itu berada di pemerintah daerah, 54 persen, 34 persen di provinsi,” ungkap dia.
Dia pun meminta agar kasus korupsi di daerah tidak terjadi lagi. Dia berharap daerah melaksanakan sistem tata kelola yang baik dan bersih.

“Nah saya minta tambahan wali kota, gubernur, bupati, tidak bertambah lagi (terkena kasus), tapi tidak bertambah bukan karena bapak akal-akalan, tapi bapak betul-betul sudah melaksanakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” kata dia.

Sorotan soal Rapat di Hotel Mewah
Soal KPK yang menggelar acara di hotel mewah ini mendapatkan sorotan. Salah satunya dari eks penyidik KPK yang juga eks Ketua Wadah Pegawai, Yudi Purnomo Harahap.

“Kalo dukung ekonomi rakyat, kenapa enggak gunain kelas di bawahnya misal bintang 4/3? sudahlah tak perlu beretorika, jika memang butuh tempat yang fasilitas lengkap apalagi sesuai standar biaya umum & enggak ada larangan bintang 5, anggaran cukup, ya laksanakan saja,” kata Yudi di Twitter pribadinya.(Sumber)