Anggota Komisi III Fraksi Demokrat DPR Benny K Harman menyampaikan kecurigaannya terkait pengungkapkan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun untuk melengserkan Menkeu Sri Mulyani.
Hal itu, disampaikan Benny dalam rapat kerja bersama Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD.
Awalnya, Benny heran adanya perbedaan data antara Mahfud dan Sri Mulyani terkait Rp 349 triliun yang dicurigai TPPU. Padahal, kata dia, keduanya sama-sama pembantu pemerintahan Jokowi.
Sri Mulyani dalam rapat di DPR Senin (27/3) ada transaksi mencurigakan Rp 3,3 triliun ke pegawai Kemenkeu. Namun, Mahfud menyebut angka yang betul Rp 3,5 triliun.
“Soal ini, yang Bapak sampaikan info publik, Sri Mulyani jelaskan ke Komisi XI, Bapak bilang beda. Mana yang harus kami percaya? Bu Sri Mulyani juga bukan orang sembarangan,” kata Benny dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Rabu (29/3).
“Bapak juga gitu sama-sama pembantu presiden, hanya Bapak utama, Sri Mulyani biasa. Bapak ketua komite, dia anggota,” lanjutnya.
Politikus Demokrat itu menduga adanya motif menyingkirkan Sri Mulyani karena menolak rencana pembelian minyak dari Rusia. Ia menyebut banyak menteri Jokowi yang tidak suka dengan penolakan tersebut.
“Tentang ini macam-macam, jangan-jangan memang ada motif politik ingin singkirkan Sri Mulyani. Kenapa? Kan ada isu Menkeu tolak rencana beli minyak Rusia ke Indonesia. banyak pembantu enggak suka. Jadi bikin spekulasi. Apa ini sebetulnya?,” tutur dia.
Dia berpandangan ada pergerakan untuk melengserkan Sri Mulyani jelang 2024.
“Bapak (Mahfud) tahu oligarki. Jangan-jangan kelompok ini, Sri Mulyani enggak jadi Menkeu lagi jelang 2024,” tandasnya.
Mahfud belum merespons pernyataan itu. Saat ini rapat masih berlangsung di Komisi III DPR.(Sumber)
