Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan hingga 31 Maret 2023, total utang pemerintah sebesar Rp 7.879 triliun. Angka tersebut naik Rp 17,39 triliun dari Februari 2023 yang hanya Rp 7.816 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya selalu tetap berhati-hati dalam mengelola utang pemerintah. Penarikan utang baru juga dilakukan dengan mencermati kondisi pasar.
“Pengadaan utang tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, SCBD, Senin (8/5).
Bendahara negara tersebut menjelaskan, kinerja APBN pada kuartal I 2023 berjalan dengan baik dan tumbuh positif. Dia menegaskan, APBN akan terus bekerja secara optimal sebagai peredam gejolak global dan momentum nasional.
“APBN tetap dikelola dengan hati-hati dan konservatif, dengan memberikan ruang bagi shock absorber kinerja APBN sesuai target. Meski komoditas dalam tren moderasi. Kita tetap antisipasi lewat APBN,” terang dia.
Posisi APBN RI sampai akhir Maret masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun. Pendapatan negara tumbuh 26,3 persen atau senilai Rp 647,2 triliun. Kemudian, secara keseluruhan belanja negara juga tumbuh Rp 518,7 triliun atau 16,9 persen. Di sisi lain, keseimbangan primer juga surplus Rp 228,8 triliun.(Sumber)
