News  

Batal Beli KRL Bekas dari Jepang, Menko Luhut Impor 3 KRL Baru

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah batal beli gerbong KRL bekas dari Jepang untuk KAI Commuter.

Sebagai gantinya, pemerintah akan impor KRL baru. Tapi tidak disebutkan impor dari negara mana. Gerbong ini nantinya akan menggantikan KRL yang akan pensiun tahun depan.

Tapi kita akan mengimpor saja 3 yang baru. Untuk menutupi (kebutuhan). Tapi itu butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi kritisnya itu ada di tahun depan sampai 2025,” kata Luhut saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur (22/6).

Meski keran impor KRL baru tetap dibuka, Luhut mengatakan tetap memprioritaskan pemenuhan KRL melalui produksi INKA Banyuwangi dan Madiun. Luhut memprediksi dana yang akan dikeluarkan Indonesia untuk memproduksi trainset KRL senilai Rp 9,3 triliun.

“Tapi yang kita refurbished yang ada kita punya di Indonesia, dan itu bisa dan kemudian nanti kita bangun yang baru di Indonesia itu akan kita keluarkan dana sekitar Rp 9,3 triliun tapi semua akan dikerjakan nanti di Inka Banyuwangi maupun di Madiun,” ungkap Luhut.

Luhut menyebut impor barang bekas dibatalkan lantaran melanggar tiga aturan, yakni Perpres, Peraturan Kementerian Perindustrian, dan Aturan Kementerian Perhubungan.

“Rapat kemarin saya minta sebelumnya 4 hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan agar tidak mengganggu angkutan kereta api,” ujar Luhut.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah tidak akan melakukan impor darurat 12 trainset (rangkaian kereta) untuk KRL Jabodetabek.

“Menurut BPKP tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, beberapa kali saya sampaikan, kita menteri sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP kita ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin,” tegasnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (12/6).

Dengan pernyataan tersebut, Agus membantah rencana Menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan melakukan impor KRL untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2023.

Erick menuturkan, impor tersebut harus dibarengi dengan produksi kereta buatan PT INKA dan dilakukan dengan jumlah seminimal mungkin. Sebab, penambahan KRL harus didominasi oleh kereta produksi PT INKA.(Sumber)