Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dua kali melakukan tindakan melampaui kewenangannya alias offside. Menurut Efriza, tindakan menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Ibu Kota jadi kali kedua Ganjar offside.
Ia menilai Ganjar offside memahami hierarki pemerintahan. “Lagi-lagi Ganjar offside dalam memahami hierarki pemerintahan dan prosedur maupun etika dalam pemerintahan baik secara aturan maupun tidak tertulis. Untuk kedua kalinya Ganjar sebagai eksekutif daerah, tapi bersikap berlebihan,” kata Efriza.
Efriza menuturkan, Ganjar offside pertama kali ketika secara terbuka menyatakan menolak gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia karena keikutsertaan Tim Nasional Israel. Ganjar sebagai kepala daerah tidak mematuhi kebijakan Presiden Jokowi untuk menggelar turnamen sepak bola tersebut.
Seolah tak kapok, lanjut dia, Ganjar kini bertindak melampaui kewenangannya ketika menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru menyampaikan keluhan warga. Padahal, Ganjar dan Heru sama kepala eksekutif pemerintahan provinsi. Posisi keduanya sejajar, bukan atasan dan bawahan.
“Ganjar sebaiknya urus masalah di Jawa Tengah saja yang memang wilayahnya (sebagai gubernur),” ujar Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten itu.
Menurut dia, tindakan Ganjar itu mempertontonkan ketidaksopanannya terhadap Pj Gubernur DKI Heru. Ganjar juga terkesan ingin menunjukkan dirinya punya kuasa. “Padahal Ganjar baru sekadar capres dan belum tentu terpilih. Andai terpilih, ia juga harus menunggu sampai benar-benar kekuasaan dan kewenangannya sah pascapelantikan,” kata Efriza.
Efriza menambahkan, aksi Ganjar menelepon Heru itu yang mungkin ditujukan untuk meraih simpati publik dan menaikkan elektabilitasnya, tapi dia tidak paham bahwa dirinya masih gubernur. “Jadi apa yang dilakukan Ganjar malah menunjukkan adanya sifat dirinya yang arogan dengan mengabaikan etika, dan norma,” katanya.
Perkara ini bermula ketika capres PDIP Ganjar Pranowo menemui masyarakat di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok pada Sabtu (24/6/2023) dan Pademangan, Jakarta Utara pada Ahad (25/6/2023). Warga menyampaikan keluhan kepada Ganjar soal ketersediaan air bersih.
Merespons keluhan tersebut, Ganjar langsung menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menampik anggapan bahwa Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah telah memosisikan diri lebih tinggi daripada Pj Gubernur DKI Heru.
Menurutnya, Ganjar menelepon Heru karena saling kenal. “Pak Ganjar menelepon (Pj Heru) karena kenal, bukan memaksa,” kata Gilbert yang merupakan Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert itu kepada Republika.co.id, Sabtu (1/7/2023).
Menurut Gilbert, tindakan Ganjar menyampaikan keluhan warga kepada Pj Heru itu merupakan upaya membantu rakyat. Baginya, Ganjar memang sosok yang mau bekerja, bukan hanya sekadar bisa berbicara.
“Siapa pun yang mau jadi Presiden tentu berniat membantu rakyat seperti yang ditunjukkan Pak Ganjar, bukan sekadar jualan kata-kata seperti capres yang lain,” kata Gilbert.(Sumber)
