News  

Bahlil Sindir Ganjar Soal Jateng Minim Realisasi Investasi: Butuh Kerja Keras!

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, soal realisasi investasi. Mengingat, daerah Jawa Tengah tak masuk dalam daftar lima daerah realisasi investasi tertinggi. “Jateng tidak termasuk lima besar realisasi investasi,” kata Bahlil di Kantor BKPM, Jumat (21/7).

Menurut Bahlil, kinerja investasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar sudah baik. Namun realisasinya belum sesuai harapan. “Butuh kerja keras lagi, butuh kolaborasi. Saya pikir Pemda Jateng butuh inovasi kerja sama-sama,” terang dia.

Meski begitu, Bahlil optimistis Jawa Tengah akan menjadi provinsi dengan realisasi investasi yang moncer. Sebab, terdapat Kawasan Industri Terpadu Batang di daerah tersebut.

Berdasarkan catatan BKPM realisasi investasi periode April-Juni (kuartal II) 2023 yaitu senilai Rp 349,8 triliun, meningkat sebesar 15,7 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2022. Realisasi investasi juga menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak 464.289 orang.

Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan lebih lanjut tentang kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada kuartal II 2023 mencapai Rp 186,3 triliun atau 53,3 persen, melampaui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp 163,5 triliun atau 46,7 persen dari capaian investasi periode ini.

Sebaran realisasi investasi di Luar Pulau Jawa pada kuartal I 2023 masih terus mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp 182 triliun atau 52 persen dari total capaian realisasi investasi. Angka ini meningkat 15,9 persen dari periode yang sama di tahun 2022.

Adapun untuk total realisasi investasi tertinggi masih dipegang oleh provinsi Jawa Barat dengan Rp 53,7 triliun, diikuti oleh Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Banten.

Khusus untuk capaian realisasi PMA, provinsi Jawa Barat kembali berhasil mencatatkan sebagai lokasi dengan realisasi PMA tertinggi yaitu sebesar USD 1,9 miliar dan kemudian diikuti oleh Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, serta Riau.

Sementara untuk realisasi PMDN, provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi tertinggi sebesar Rp 2,6 triliun dan diikuti oleh DKI Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur. {sumber}