Kehebohan baru muncul lagi. Setahun lalu. Tepatnya 2 Oktober 2022 berhembus isu Sprindik (surat perintah penyidikan) untuk Anies Rasyid Baswedan telah terbit.
Ba’da Isya beredar isu melalui flyer yang tak kalah heboh. Kehebohan yang bikin bahagia. Besoknya, 3 Oktober 2022 bertempat di NasDem Tower. Partai NasDem akan deklarasi mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029.
Isu Sprindik yang bikin pendukung Anies Rasyid Baswedan bagai disambar petir disiang bolong berubah menjadi kebahagiaan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata.
Sampai hari ini nasib Sprindik itu tidak jelas. Hampir satu tahun isu Sprindik tenggelam dengan sendirinya. Sempat beredar perbincangan. Mentersangkakan calon bukan mencalonkan tersangka.
Sejak 3 Oktober 2022, Anies Baswedan telah resmi menjadi bakal calon presiden. Publik banyak yang memuji langkah berani Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Isu mentersangkakan calon kini menguat lagi. Kali ini bukan untuk bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan melainkan untuk Muhaimin Iskandar yang baru saja dideklarasikan sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Rasyid Baswedan.
Sejak gonjang-ganjing Cak Imin bakal jadi calon wakil presiden, Kamis, 31 Agustus 2023. Pendukung dan simpatisan Anies Baswedan harap-harap cemas. Satu sisi bahagia. Sisi lain dag dig dug.
Berhembus banyak isu. Pentersangkaan calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua hari ini berhembus amat kencang.
Cak Imin bakal dibidik dalam dugaan kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012.
Beberapa media juga sudah mengungkapkan rencana pemeriksaan Cak Imin oleh KPK. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja tahun 2012.
Bahkan telah keluar Sprindik kasus korupsi sistem proteksi TKI sehari setelah Muhaimin Iskandar diumumkan sebagai calon wakil presiden. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan hal itu seperti dikutip dari detikcom, 3 September 2023.
Sulit publik untuk tidak berspekulasi adanya operasi politik saat KPK membidik Muhaimin Iskandar. Publik bertanya-tanya. Selama 11 tahun KPK kemana ya? Kenapa baru diungkap jelang tahun politik?. Muhaimin Iskandar baru saja dideklarasikan sebagai calon wakil presiden. Aneh!
Nuansa politisnya tampak sekali. Upaya “kriminalisasi” calon. Sulit publik menepis KPK tak menjadi alat kepentingan politik tertentu untuk menjegal calon presiden dan calon wakil presiden.
Publik bertanya bagaimana kelanjutan dugaan korupsi pencucian uang yang melibatkan Gibran dan Kaesang, korupsi BTS 4G Bakti Kominfo senilai Rp 8 triliun yang diduga melibatkan menantu mantan presiden, kasus korupsi penyeludupan nikel, korupsi penjarahan kawasan hutan ilegal seluas 3,3 juta hektar yang diduga melibatkan calon presiden, dugaan korupsi ekspor minyak goreng yang melibatkan ketua umum partai, dugaan pencucian uang Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, dan kasus-kasus korupsi lainnya.
Publik pun berpikir. Setelah gagal menjegal Anies Rasyid Baswedan. Jangan-jangan pentersangkaan Muhaimin Iskandar bagian dari operasi politik menjegal Anies Rasyid Baswedan.
Wallahua’lam bish-shawab
Bandung, 18 Shafar 1445/4 September 2023
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
