Sebanyak 10 pegawai Kementerian ESDM didakwa korupsi tunjangan kerja (tukin) oleh KPK. Perbuatan mereka merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.
Tujuh dari 10 orang tersebut didakwa pada hari ini, Kamis (2/11). Sementara tiga lainnya didakwa dalam berkas perkara terpisah.
Tujuh orang tersebut yakni:
-
Abdullah selaku bendahara pengeluaran pada Ditjen Minerba ESDM 2020-2021;
-
Christa Handayani Pangaribowo selaku bendahara pengeluaran;
-
Rokhmat Annashikhah selaku staf PPK;
-
Beni Arianto selaku operator SPM;
-
Hendi selaku bagian Penguji Tagihan;
-
Haryat Prasetyo selaku bagian PPABP; serta
-
Maria Febri Valentine selaku Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi.
-
Priyo Andi Gularso selaku Subbagian Perbendaharaan/PPSPM;
-
Novian Hari Subagio selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); dan
-
Lernhard Febrian Sirait selaku staf PPK.
Dalam dakwaan, 10 orang tersebut pada Juli 2020 hingga April 2022 telah melakukan korupsi.
“Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum,” kata jaksa KPK di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (2/11).
Kesepuluhnya disebut telah mencairkan anggaran Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang berasal dari tunjangan kinerja 2020-2023 yang tidak terserap dengan memanipulasi jumlah tunjangan kinerja bulanan yang diterima dengan menaikkan jumlah tunjangan kinerja dari yang seharusnya diterima dalam setiap bulannya.
“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” kata jaksa KPK.
Berikut daftar penerimaannya:
Jumlah tersebut berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Atas perbuatannya, mereka didakwa dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Sumber)
