Kegiatan Presiden Joko Widodo pasca pensiun mulai mengemuka, bahkan diisukan akan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Namun, hal demikian dipandang tidak tepat bagi seorang kepala negara yang sudah dua periode menjabat.
“Presiden itu jabatan paling paripurna di Republik Indonesia, ngapain lagi harus jadi ketum parpol,” ujar pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Subiran Paridamos kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/11).
Sosok yang kerap disapa Biran itu menilai, apabila Jokowi menjadi ketua umum (ketum) salah satu partai malah menimbulkan citra negatif bagi dirinya.
Sebab, ada indikasi Jokowi haus kekuasaan dalam berpolitik, sehingga rela mengambil alih kepemimpinan suatu partai.
Terlebih, isinya Jokowi mengendorse Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi capres, sampai-sampai menyodorkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
“Kecuali Jokowi dirikan partai sendiri, dan itu pun dia tidak mesti jadi ketum parpol. Memilih menjadi Ketum parpol setelah jadi presiden, adalah langkah politik paling keliru yang akan dibuat seorang presiden,” tuturnya.
Maka dari itu, Direktur Eksekutif Sentral Politika itu mendorong Jokowi tidak menceburkan diri dalam politik praktis ketika pensiun menjadi presiden pasca Pemilu Serentak 2024 selesai digelar dan memperoleh pemimpin baru.
“Mending pensiun pulang ke Solo, ngurus cucu-cucu, dikenal sebagai negarawan yang tentu akan selalu dirindukan rakyat,” demikian Biran menambahkan.(Sumber)
