Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan utang pemerintah kembali naik. Hingga akhir Oktober 2023, total utang pemerintah tercatat tembus Rp 7.950 triliun atau mengalami kenaikan Rp 58,91 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.891 triliun.
“Jumlah utang pemerintah pada periode ini tercatat Rp 7.950,52 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 37,68 persen,” kata Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa, dikutip Rabu (29/11).
Sri Mulyani mengeklaim nilai rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan akhir tahun lalu dan masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan pada kisaran 40 persen dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026.
Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin mendukung asesmen lembaga pemeringkat kredit di 2023 yang tetap mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level investment grade oleh S&P dan Fitch (BBB/Stable) dan R&I (BBB+/positive) di tengah dinamika perekonomian global saat ini.
“Pemerintah senantiasa mengelola utang secara cermat dan terukur dengan memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal. Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, utang
pemerintah secara mayoritas berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,78 persen,” tuturnya.
Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,66 persen. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah panjang dan mengelola portofolio utang secara aktif. Per periode ini, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ ATM) di kisaran 8 tahun.
Penerbitan SBN turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.(Sumber)
