News  

Rieke Diah Pitaloka Sindir Gibran: Yang Oon Cukup Oneng Saja!

Aksi cawapres 02 Gibran Rakabuming dalam debat keempat pilpres, Minggu (21/1) malam, banyak mendapat sentimen negatif. Salah satunya saat Gibran melakukan aksi pura-pura mencari jawaban karena pertanyaannya tak dijawab Cawapres 03 Mahfud MD.

Dewan Pakar TPN, Rieke Diah Pitaloka, menyindir Gibran sedang pantomim atau berusaha melakukan stand up comedy.

“Mungkin sedang main pantomim atau stand up comedy,” kata Rieke di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Rieke menegaskan perlunya penegakan hukum seperti yang disampaikan Mahfud MD dalam debat.
“Permasalahannya adalah penegakan hukum itu penting. Pada saat debat, orang tidak mengungkapkan perspektifnya yang menyadari Indonesia adalah negara hukum, itulah yang memperlihatkan kualitas calon,” ujar dia.”Tema semalam luas banget. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, yang oon cukup si Oneng saja,” ujar Rieke, pemeran Oneng di sitkom “Bajaj Bajuri”.

“Semua problematika yang multikompleks ini harus ada aturan perundang-undangannya, dan harus ada penegakan hukumnya,” lanjutnya.

Dalam “Bajaj Bajuri” yang tayang di Trans Media tahun 2002-2007, Oneng adalah karakter perempuan oon atau lambat pemikirannya. Rieke memerankan sosok Oneng yang oon dengan apik sehingga memicu kelucuan. Saking terkenalnya karakter Oneng, tak jarang Rieke pun dipanggil Oneng.

Konflik Agraria
Rieke menyayangkan debat semalam tak dipakai untuk memetakan persoalan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa, yang banyak ditengarai aspek hukum.

Menurut anggota DPR dari Dapil VII Jabar ini, hanya Mahfud yang betul-betul menggali persoalan energi hingga desa dalam debat tersebut.

“Menjadi penting dalam statement Pak Mahfud semalam ada bagaimana contohnya konflik agraria, bukan sekadar diputuskan, dicabut izinnya dan sebagainya. Tetapi yang menjadi penting dan sangat penting, prioritas kerja dari Ganjar-Mahfud adalah reformasi birokrasi dan penegakan hukum itu pada birokrasi dan aparatur negaranya,” kata Rieke.

“Dari beberapa kasus yang sudah masuk di Pak Mahfud saja 2.500 lebih, ini ada persoalan data yang disembunyikan oleh oknum birokrat misalnya, keterlibatan oknum aparat,” imbuh Rieke yang dikenal sebagai aktivis perempuan ini.
Rieke Diah Pitaloka

Rieke pun berharap hasil debat tersebut dapat menjadi pertimbangan paslon di pilpres.
Dewan Pakar TPN, Satya Heragandi, juga menilai seharusnya debat keempat pilpres bisa lebih menggali gagasan.
“Debat capres ini kan bukan adu pintar, tapi adu gagasan. Dan bagaimana gagasan itu disampaikan kepada masyarakat. Kalau menguji kepandaian sudah dilakukan kan di sekolah-sekolah sudah dilakukan. Ukurannya jelas juara satu, rangking satu, rangking dua rangking tiga dan seterusnya. Kalau selesainya satu, S1, S2, S3 kemudian profesor,” ujar Satya.(Sumber)