Alasan Prabowo Subianto pemenang Pilpres 2024 ingin PDIP masuk koalisi pemerintahan terungkap.
PDIP lebih perkasa dibanding Gerindra pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 jadi salah satu penyebab.
Partai Megawati menjadi kunci kekuasaan Prabowo di parlemen.
Kini Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, dikabarkan akan bertemu.
Pertemuan Prabowo dan Megawati pun sudah terjadwal.
Prabowo dinilai membutuhkan PDIP bergabung ke koalisinya untuk menguasai kekuatan politik di parlemen.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam.
Khoirul menyampaikan langkah itu penting dilakukan Prabowo karena kekuatan parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di parlemen belum mencapai 50 persen.
“Dalam konteks ini, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan yang amat tinggi pada PDI-P,” ujar Umam pada Kompas.com, Selasa (9/4/2024).
Ia menganggap, jika PDI-P bergabung dalam pemerintahan ke depan, Prabowo punya tambahan kekuatan signifikan.
PDI-P memiliki kursi terbanyak DPR RI untuk periode 2024-2029.
Kondisi itu, bisa dimanfaatkan Prabowo juga untuk menjaga stabilitas koalisinya.
Apalagi, mengurangi potensi manuver dari Partai Golkar.
“Prabowo juga bisa menghadirkan penyeimbang untuk menetralisir potensi manuver-manuver Golkar yang merasa dirinya sebagai kekuatan terbesar di koalisi pemerintahan,” tutur dia.
Meski begitu, Umam menganggap ujung tombak komunikator Prabowo harus benar-benar handal.
Pasalnya, tak mudah meyakinkan Megawati untuk membuat PDI-P bergabung ke pemerintahan ke depan.
Tapi, Umam melihat bahwa peluang PDI-P bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) cukup tinggi.
“Mengingat PDI-P dan Megawati tidak punya masalah khusus dengan Prabowo. Praktis, kendalanya saat ini terletak pada hubungan PDI-P dan Megawati dengan Jokowi,” imbuh dia.
Sinyal PDIP Gabung ke Prabowo Makin Kuat
Sinyal bergabungnya PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto makin kuat.
Ketua Umum PDIP Megawati dan calon presiden Prabowo segera bertemu.
Pertemuan keduanya pun sudah terjadwal dan segera terealisasi.
Pertemuan itu disebut bakal berlangsung di momen Idulfitri atau selesai sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Belum diketahui secara pasti kapan pertemuan itu direalisasikan.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Immanuel Ebenezer (Noel) mengatakan rencana pertemuan itu sudah terjadwal.
Meski demikian, Noel tak merinci kapan waktu itu.
“Soal pertemuan Bu Mega sepertinya ada. Soal ini (waktu pastinya) aku belum dapat info kapannya.”
“Tapi pertemuan itu sudah terjadwal dan sudah di atas mejanya Prabowo,” ujar Noel, Senin (8/4/2024) dikutip dari Kompas.com.
Noel mengatakan, sejauh ini belum ada hambatan kedua tokoh itu untuk saling bertemu.
Namun, Noel mengatakan, pihak yang justru tidak menginginkan pertemuan itu adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“Yang galau itu hanya Hasto dan kawan-kawannya. Dan Hasto akan berusaha agar pertemuan Bu Mega dan Prabowo jangan sampai terealisasi.”
“Hasto punya kepentingan agar kedua tokoh ini jangan sampai ketemu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Noel meyakini, Prabowo pasti bakal mengajak PDIP untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasto Harap Pertemuan Prabowo-Megawati usai Putusan MK
Sebelumnya, Hasto menyambut positif jika pertemuan Prabowo-Megawati benar terjadi.
Sebab menurutnya, silaturahmi antar tokoh adalah hal yang baik bagi bangsa.
“Tradisi silaturahmi kan suatu yang baik bagi kita sebagai bangsa,” kata Hasto di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (7/4/2024).
Namun, Hasto mengingatkan saat ini masih ada proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk gugatan PDIP di PTUN terkait hasil Pilpres.
“Sekarang proses sedang di MK, kemudian gugatan melalui PTUN juga sedang dilakukan, ada berbagai temuan-temuan sebagaimana yang menjadi diskusi hari ini,” ucap Hasto.
Sehingga, pertemuan kedua tokoh itu, menurut Hasto, lebih baik dilaksanakan setelah proses di MK dan PTUN selesai.
Sebab, saat ini yang terpenting bahwa PDIP selalu mengutamakan kepentingan rakyat.
“Pertemuan tentu saja nanti setelah tahapan-tahapan semuanya itu diselesaikan.”
“Karena bagi kami mempersoalkan Pemilu demi kedaulatan rakyat bagi masa depan merupakan skala prioritas yang terpenting saat ini,” kata Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, diketahui mendapat tugas untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo untuk menjembatani pertemuan tersebut.
Puan memberikan sinyal pertemuannya dengan Prabowo akan berlangsung setelah Lebaran Idulfitri ini.
Mengenai pertemuan itu, Puan mengatakan pihaknya masih berfokus melaksanakan Lebaran terlebih dahulu.
Ia hanya menjawab kemungkinan pertemuan itu akan berlangsung selepas Idulfitri.
“Lebaran dulu, ya. Insya Allah,” ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Kemudian, ia kembali ditanya perihal rencana pertemuan dengan Prabowo.
Puan menjawab pertemuan tersebut kemungkinan usai lebaran.
“Insya Allah, ya,” ujar Ketua DPR RI itu.
Bocoran Bambang Pacul
Politisi senior PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul keceplosan soal rencana partai besutan Megawati.
Bambang Pacul menanggapi soal sikap PDIP menjadi oposisi atau ikut bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP itu pun menegaska, semua keputusan tentang sikap PDIP ditentukan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Menurut Bambang Pacul, hal itu sudah tertuang dalam keputusan Kongres PDI-P beberapa tahun lalu.
Hal tersebut disampaikan Bambang usai ditanya bagaimana kepastian sikap PDIP untuk pemerintahan ke depan, apakah menjadi oposisi atau mendukung.
“Kalau di partai PDI Perjuangan, sudah clear, itu pasti keputusannya hasil keputusan kongres menyerahkan pada ketua umum,” katanya.
Kendati demikian, dia tidak mempersoalkan prediksi orang-orang, termasuk di lingkungan pejabat elite partai politik lain yang meragukan PDIP menjadi oposisi.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meragukan PDIP bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan.
“Ya monggo lah, kalau orang berpendapat, PDI Perjuangan pasti begini, pasti begitu, ya monggo,” ujar Ketua Komisi III DPR RI itu.
Bambang enggan mengomentari pendapat Muzani lebih lanjut karena menyebut dirinya bukanlah seorang pengamat politik.
Dia mempersilakan siapa pun elite partai politik memprediksi partai banteng moncong putih bakal bersikap seperti apa untuk pemerintahan ke depan.
“Bahwa orang lain punya pendapat tentang PDI Perjuangan, ya suka-suka dia lah, kan gitu lho,” kata Komandan “Korea-Korea” itu.
Sebelumnya diberitakan, Ahmad Muzani mempertanyakan apakah PDI-P betul-betul menjadi oposisi saat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan.
Hal itu dikatakan Muzani saat ditanya apakah ada kekhawatiran jika PDI-P menjadi oposisi.
Sementara partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut sangat memungkinkan mendapat kursi Ketua DPR karena memenangkan pemiilhan legislatif (Pileg) 2024.
“PDI-P oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata enggak bagaimana?” ujar Muzani, Selasa (26/3/2024) malam.
Muzani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu).
Dia menyebut bahwa Gerindra menganggap apa yang diamanahkan oleh UU MD3 tersebut sudah benar.
Muzani lantas menekankan bahwa Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi UU MD3.
“Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda,” kata Muzani.
Reaksi Jokowi soal rencana PDIP
Reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengetahui rencana PDIP yang akan oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran jika terpilih jadi presiden.
Jokowi enggan berkomentar banyak soal pernyataan elite PDIP siap menjadi oposisi pada periode pemerintahan mendatang.
Jokowi menyampaikan, hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada PDIP.
“Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP,” kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Jenderal Soedirman di Jalan Veteean, Bintaro, JakartaSelatan, Senin (19/2/2024).
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.
Hasto menjelaskan jika berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.
Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.
Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.
Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.
Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun.
Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.
Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.
Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.
Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (*)
(Sumber)
