Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan komposisi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin intensif dibahas. Muzani pun bicara syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi menterinya Prabowo-Gibran.
“Saya kira, dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah,” kata Muzani kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Muzani kemudian mengungkapkan menteri di kabinet Prabowo-Gibran harus memahami dan menyetujui program yang telah dikampanyekan ke masyarakat. Hal ini, kata dia, menjadi penting lantaran menteri merupakan pembantu presiden.
“Akan tetapi, sebagai sebuah kekuatan tim, menteri itu pembantu presiden, karena itu sebagai pembantu presiden, syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden,” kata dia.
“Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden,” imbuhnya.
Selain itu, kata Muzani, seorang menteri menjalankan kebijakan yang merupakan kepanjangan dari program presiden.
“Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan,” ujar dia.
(Sumber)
