Golkar Jateng Ingin Sosok Ketum Yang Berani Nyapres 2024

DPD Partai Golkar Jawa Tengah menginginkan Calon Ketua Umum (Caketum) yang bakal bertarung saat Musyawarah Nasional (Munas) 2019, harus berani mencalonkan diri sebagai Presiden 2024 mendatang.

“Caketum yang dipilih nanti harus mampu nyalon presiden di tahun 2024. Kelasnya kita sudah tidak menteri lagi. Kita udah dua kali dapat wapres. Yang nanti dipilih harus capres,” kata Ketua Pelaksana Harian DPD Partai Golkar, Iqbal Wibisono usai rapat intern di Semarang, Selasa (16/7).

Sebab, menurut iqbal, Partai Golkar merupakan partai besar yang tidak hanya menjadi tim sukses partai lain. “Jadi kalau sudah menjadi ketua umum Golkar bukan menjadi tim sukses partai lain, atau calon lain. Tapi biasanya ketua umum partai Golkar punya peluang menjadi calon presiden,” ujarnya.

Dia juga menyoroti dua nama Caketum Golkar yakni Ketua DPR Bambang Soesatyo dan petahana Airlangga Hartato. “Kita punya Bamsoet kader terbaik Golkar, dan menduduki posisi pimpinan DPR RI. Airlangga Hartarto sebagai Menperin sudah diapresiasi oleh kader partainya dari Sabang sampai merauke,” jelasnya.

Bagi kedua calon ketua umum (caketum) yang bertarung dalam Munas Golkar, terus berdatangan dari berbagai wilayah. Di Jawa Tengah, para kader partai beringin tersebut meminta syarat khusus agar mendapatkan figur ketum dengan kualitas mumpuni dan berintegritas.

“Kita punya 36 pengurus pemegang hak pilih di Jateng. Ada lima daerah di Jateng yang dikuasai oleh Golkar Karanganyar, Batang, Demak, Cilacap dan Banjarnegara. Jadi Airlangga maupun Pak Bamsoet saat ini sama-sama punya kandidat yang kuat,” ujarnya.

Sedangkan sosok Ketum Golkar pada periode berikutnya harus punya kekuatan di segala bidang. Ia menekankan bahwa figur yang dipilih harus handal, kharismatik dan punya integritas tinggi. Dukungan bagi kedua caketum bakal ditentukan oleh pimpinan partainya di tingkat DPD I maupun DPD II.

“Justru paling penting dapat membaca tanda-tanda masa depan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Tentunya Caketum ditentukan oleh tingkat DPD,” kata Iqbal. [merdeka]