Pasca Jokowi-Gibran terusir dari PDIP karena dianggap telah berkhianat. Jokowi-Gibran mulai melirik partai lain. Partai Golkar salahsatunya. Walaupun tak mudah mengobok-ngobok partai warisan penguasa orde baru, Presiden Soeharto.
Sekelas Partai Demokrat, Istana gagal total merebut Partai Demokrat dari AHY ke Moeldoko. Meski pada akhirnya, Partai Demokrat merapat mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Sementara AHY menjadi salahsatu menteri Jokowi.
Padahal Jokowi seperti hari ini salahsatunya karena PDIP. Terkhusus karena Megawati Soekarnoputri. Bila bukan sayang anak, mestinya Jokowi tak boleh lupa ini agar tak seperti malin kundang.
Demikian juga dengan Gibran Rakabuming Raka. Tanpa PDIP dan restu Megawati Soekarnoputri, Gibran tidak bisa menjadi Walikota Solo. Posisi Walikota Solo inilah menjadi pintu masuk adik iparnya Jokowi, Anwar Usman mengutak-atik Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017. Anwar Usman membuka celah meloloskan keponakannya, Gibran berlaga di Pilpres 2024 melalui Putusan MK No 90/2023.
Luka dalam PDIP dan Megawati Soekarnoputri oleh sepak terjang politik Jokowi-Gibran di Pilpres 2024 membuat hubungan antara PDIP dan Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi-Gibran hancur berantakan. Jokowi-Gibran harus membayar mahal. Terusir dari PDIP dan dianggap sebagai pengkhianat.
Pasca Jokowi-Gibran tak lagi di PDIP. Santer terdengar kalau bapak dan anak yang baru saja terpilih sebagai wakil presiden sedang mengincar posisi bergensi di Partai Golkar.
Merebak rumor sebelumnya. Obok-obok Partai Golkar. Melalui Munaslub untuk merebut posisi ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto.
Rumor tersebut merebak di kalangan elit dan senior partai berlambang pohon beringin. Mereka teriak. Menolak skenario Jokowi-Gibran merebut Partai Golkar.
Biasa. Isunya LBP mendorong cawe-cawe Jokowi untuk merebut posisi puncak partai warisan orde baru itu. Gelagat tersebut tercium elit dan senior Partai Golkar. Elit dan senior yang punya pengaruh di Partai Golkar sepakat. Tolak obok-obok Partai Golkar.
Isu yang digunakan kompak. AD/ART Partai Golkar. Untuk posisi ketua umum Partai Golkar hampir tak mungkin Jokowi-Gibran rebut karena terhalang AD/ART Partai Golkar yang mensyaratkan harus aktif di kepengurusan DPP minimal 5 tahun. Sementara Jokowi-Gibran belum seumur jagung masuk Partai Golkar.
Mungkinkah Jokowi-Gibran menggunakan pengaruh LBP untuk merebut posisi ketua umum Partai Golkar melalui Munaslub yang mengubah AD/ART? Rasanya sulit. LBP berpengaruh karena posisi Jokowi sebagai Presiden. Bukan karena jaringan LBP yang kuat di Partai Golkar.
Paling mungkin bagi Jokowi-Gibran menjadi ketua umum Partai Golkar pada Munas tahun 2029 dengan catatan pengaruh politik Gibran menguat.
Untuk Munas Partai Golkar yang akan digelar akhir tahun 2024 posisi yang paling memungkinkan bagi Jokowi sebagai anggota Dewan Pembina dan Gibran sebagai anggota Dewan Penasehat sebagai batu loncatan untuk Munas Partai Golkar tahun 2029.
Sekali lagi! Tergantung konstelasi politik pasca 20 Oktober 2024.
Wallahua’lam bish-shawab
Bandung, 2 Dzulqa’dah 1445/10 Mei 2024
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
