Senin (29/7/2019) kemarin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mendapat dukungan pengurus DPD II dari Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Namun disayangkan dukungan untuk Airlangga menjadi calon ketua umum (caketum) 2019-2024 tersebut sarat ancaman pemecatan.
Hal ini disampaikan mantan ketua DPD I Golkar Sumut, Syamsul Arifin. Ia mengatakan para ketua DPD II diancam pemecatan bila tidak memberikan dukungan kepada petahana. “Teman teman ketua DPD II sumut sangat tidak nyaman dengan acara deklarasi itu, mereka merasa tidak sesuai dengan hati nurani mereka” katanya.
“Namun saya mengingatkan kepada mereka untuk tetap bermain safety, toh dukungan tidak serta merta mewakili suara di dalam bilik Munas nanti” kata Syamsul.
Hal senada disampaikan Akbar Bukhori, caleg terpilih DPRD Provinsi Sumut. Ia juga mengkonfirmasi ancaman itu memang terjadi di Sumut.
“Ya, sangat tidak etis, namun saya dapat memahami situasi teman-teman pengurus daerah. Tapi menurut saya dukungan yang dipaksakan seperti itu bukanlah bentuk dukungan kongkrit.” Papar mantan Bendahara Golkar Sumut ini.
“Lebih baik DPP segera melakukan tahapan Pra Munas seperti Pleno dan Rapimnas, supaya ada kejelasan juga sebenarnya partai ini mau dibawa kemana?” Ujarnya
Melalui sambungan telepon, Ketua PD AMPG Sumut, Dede Abdurrahman juga mengecam ancaman pemecatan yang mewarnai dukungan kepada Airlangga. Menurutnya Airlangga sama sekali tidak berkomitmen menjaga stabilitas partai menjelang Munas.
“Kemarin di saat ada Caketum yang deklarasi dibilang ilegal karena tanggal munas belum di Plenokan, tapi di sisi lain petahana malah mempertontonkan bentuk inkonsistensi ucapan mereka sendiri, kami sangat muak.” Kata Dede.
“Apalagi saya tau kalau acara dukungan kemarin para ketua DPD II se-Sumut memberikan dukungan karena di bawah ancaman pemecatan, cara cara seperti ini sama saja mengaktifkan bom waktu bagi Golkar.” Pungkas Dede.
