Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meyakini mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, tak bisa dipungkiri disebabkan ‘intervensi’ pihak luar, diduga dari lingkaran penguasa.
“Memang (dengan mundurnya Airlangga), risikonya Golkar kehilangan akar kuat dan dahan rindangnya,” ucap Dedi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Rabu (14/8/2024).
Seharusnya, menurut dia, Golkar melawan intervensi ini sebagaimana dulu pernah dilakukan Partai Demokrat ketika hendak dibegal oleh penguasa. Jika pasrah, kata Dedi, akan lumpuh seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Golkar jika tidak melawan sebagaimana Demokrat, maka Golkar potensial mengalami nasib serupa seperti PPP atau Berkarya, dua partai ini korban intervensi dan terbukti lumpuh,” tutur dia
Asal tahu saja, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, sebelumnya berseteru imbas konflik internal Partai Demokrat. Moeldoko yang didukung oleh sejumlah petinggi Partai Demokrat terpilih sebagai ketua umum lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 5 Maret 2021.
Kisruh itu memanas dan masuk ke ranah hukum. Namun, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Meski Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.
Kepemimpinan AHY di Demokrat pun berlanjut. Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu membawa Demokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Sementara, PPP juga sempat mengalami gejolak internal dan perebutan kursi Ketum pada 2022 lalu. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Serang, Banten, memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum dan digantikan Muhammad Mardiono.
Internal partai berlambang Ka’bah itu pun bergejolak usai Suharso dikudeta dari pucuk pimpinan PPP. Pelengseran Suharso tersebut terjadi saat dia sedang dalam perjalanan pulang dari Paris, Prancis. Hal ini terungkap dua hari setelah keputusan pemberhentian Suharso ditetapkan dalam Mukernas di Serang.
Sehari setelah pelengseran Suharso, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkap alasan pemberhentian Suharso menyusul hasil sejumlah lembaga survei yang menunjukkan posisi PPP tetap tak terangkat kendati telah banyak melakukan konsolidasi, sehingga kader PPP menginginkan adanya revitalisasi di sektor ketum.
(Sumber)
