Pengamat Ekonomi, Zulfikar Dachlan menyampaikan bahwa anggota DPR RI periode 2024-2029 perlu memprioritaskan program kerja yang menitikberatkan pada aspek kesejahteraan rakyat. Khususnya pada persoalan kesehatan, pendidikan hingga pangan di 1 tahun awal masa kerja.
Hal ini disampaikan oleh Zulfikar Dachlan saat ia menjadi narasumber TV Parlemen di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (01/10). Lanjut Zulfikar Dahlan, peran penting DPR RI dalam kerja-kerja legislasi, penganggaran dan pengawasan sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintahan ke depan dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi yang perlu dicapai untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebesar 6-7 persen. Di satu sisi, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan hanya mencapai 5,1-5,5 persen. Karena itu, hal ini patut menjadi perhatian anggota DPR RI periode 2024-2029 dalam tugasnya sebagai mitra pemerintah,” papar Zulfikar Dachlan.
Terkait dengan kebijakan infrastruktur yang selama ini menjadi aspek primer Presiden Jokowi dalam mengakselerasi pembangunan, Zulfikar melihat bahwa hal ini belum menjadi prioritas di tahun pertama pemerintahan Prabowo. Namun bukan berarti Prabowo ingin mengesampingkan keberlanjutan.
“Saya nilai program ini akan menjadi fokus pada tahun berikutnya, bersamaan pada program padat modal lainya seperti sektor pertahanan. Untuk Prabowo seperti yang kita tahu, beliau ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor pangan. Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Prabowo saya yakin akan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara komprehensif dan dirasakan rakyat,” tutur Zulfikar.
Di samping persoalan bagaimana menjawab tantangan perekonomian ke depan, Zulfikar menyoroti masalah yang tak kalah penting bagi DPR RI, yakni ekonomi tak cukup menjadi isu yang strategis dan populis. Padahal sektor ini merupakan fundamental kehidupan bernegara dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Selama ini pemberitaan yang mayoritas muncul dalam DPR sebelumnya lebih banyak menyorot persoalan di Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. Ekonomi yang secara khusus dibahas Komisi XI tak banyak masuk dalam ruang diskursus publik. Oleh karena itu saya mengusulkan komisi yang membahas persoalan ekonomi diletakkan di urutan angka kecil, sehingga mudah masuk dalam top of mind publik,” ujarnya.
Tak kalah penting untuk membangun populisme isu ekonomi, Zulfikar Dachlan menekankan pentingnya bagi anggota DPR RI periode 2024-2029 untuk memperkuat pengetahuan di tataran praksis serta membangun jejaring internasional secara sistematis. Sebab, ekonomi Indonesia saat ini terintegrasi dengan ekonomi global.
“Sehingga pemahaman akan hal yang lebih rigid diperlukan. Kegiatan perekonomian juga semakin memanfaatkan standarisasi global. Bagi saya, ini jadi momen yang tepat untuk menciptakan “Evidence-Based Legislative Policy-Making” atau penyusunan legislasi berbasis bukti khususnya untuk isu ekonomi,” pungkasnya, mengakhiri. {redaksi}
