Executive Board Ikatan Mahasiswa Doktoral Indonesia atau Iam-donesia Tantan Taufiq Lubis memberikan pandangannya terkait komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi yang di sampaikan dalam berbagai kesempatan, terakhir dalam pidato di Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Jakarta.
Sebagai aktivis yang concern terhadap persoalan keadilan dan law enforcement, Tantan Taufiq Lubis menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap langkah presiden Prabowo Subianto dan menegaskan harapannya agar masyarakat tidak dikecewakan oleh janji Prabowo untuk menghapus korupsi dari Indonesia.
Menurut Tolub, sapaan akrabnya, Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat dalam pidato pertamanya setelah dinyatakan sebagai presiden, yang kemudian di tegaskan dalam pidato lainnya dengan menegaskan istilah “menghapus” korupsi.
“Ketika KPU mengumumkan beliau sebagai pemenang, Prabowo memberikan pidato, dan dalam pidato pertamanya, beliau menggunakan kata ‘menghapus’ korupsi, bukan lagi ‘mengurangi’ atau ‘memberantas’.”
Dalam pandangan Tolub yang juga Ketua Umum DPP KNPI ini, Pidato Anti Korupsinya Presiden Prabowo ini luar biasa. “Kata ‘menghapus’ memberikan arah yang jelas, dan ini tidak sekedar arahan normatif, tapi bisa menjadi sebuah perintah yang ditafsirkan oleh para penegak hukum,” lanjutnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa komitmen Prabowo harus terlihat tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga harus merata sampai ke level birokrasi terendah di daerah, agar gerakan ini menjadi massif dan memberi impact dalam menghadapi tantangan di sektor-sektor yang selama ini rawan terhadap korupsi.
Mahasiswa Program Doktoral Hukum Universitas Al Azhar ini juga mengingatkan bahwa masyarakat menginginkan hasil yang nyata, khususnya setelah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
“Rakyat pasti berharap pidato presiden Prabowo bukan sekedar retorika semata, tapi benar benar terimplementasikan dengan baik dan nyata terwujud. Kami yakin Presiden Prabowo dapat merubah indeks Persepsi korupsi yang sempat merosot ini, minimal bisa menyamai, bahkan melampaui negara negara asean,” tuturnya.
Tantan juga minta Prabowo harus fokus monitoring dan pengawasan lebih ketat kepada menteri menteri dalam kabinetnya yang terindikasi terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi sebelumnya.
“Nama-nama seperti Menpora Dito Ariotedjo dalam dugaan kasus BTS4G Kominfo, Muhaimin Iskandar dalam dugaan kasus kardus durian Kemnaker, Airlangga Hartarto dalam dugaan kasus Ekspor CPO, Zulkifli Hasan dalam dugaan kasus alih fungsi hutan dan impor gula, Bahlil dalam dugaan kasus ijin tambang, dan beberapa menteri lainnya,” pungkas Tantan Taufiq Lubis. {redaksi}
