AMPG Minta Kegagalan Airlangga Pimpin Golkar Segera Dievaluasi

Puluhan anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) kembali mendatangi DPP Partai Golkar. Mereka ingin bertemu dengan pengurus DPP Partai Golkar untuk menyampaikan aspirasi. Namun, tidak diizinkan masuk.

“Kalau kami tidak boleh masuk, Ketum yang ada di dalam gedung harusnya keluar menemui kami, bukan malah bersembunyi ketakutan dan lepas dari tanggungjawab. Ketum harusnya ksatria dong,” ujar Ketua PP AMPG Adi Baiquni kepada wartawan di depan Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Adi menilai, gaya kepemimpinan Airlangga yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris seperti milik pribadi, telah memicu perpecahan. Adi menyorot sikap otoriter Airlangga ketika memberhentikan sejumlah ketua Golkar di kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang benar.

“Ditambah lagi dengan sikap loyalis yang membela secara membabibuta dengan mengatakan Airlangga memiliki hak veto layaknya Presiden. Padahal Golkar yang menganut sistem demokrasi tak pernah mengenal kata hak veto. Semuanya harus didasarkan musyawarah mufakat,” urainya.

Sikap otoriterianisme Airlangga lainnya, menurut Adi, juga bisa dilihat dari tak pernahnya rapat pleno digelar. Bahkan sampai dijatuhkan mosi tidak percaya oleh 143 unsur pengurus DPP pun, Airlangga tetap tidak menghiraukannya. Padahal, berdasarkan peraturan organisasi SK Nomor 148 Tahun 2016, rapat pleno harus dilaksanakan minimal setidaknya dua bulan sekali.

“Di samping itu, kegagalan Airlangga dalam menahkodai Partai Golkar harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Airlangga telah gagal mencapai target suara dan kursi Golkar di Pemilu 2019,” tandasnya. [kabarpolitik]