Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto sejak kontestasi Pilpres 2024, terus alami perubahan. Mulai dari nama program hingga anggaran per porsinya. Setelah nomenklatur program diubah dari sebelumnya program makan siang gratis, kini anggaran per porsi program tersebut juga dipangkas, dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak dan ibu hamil.
“Kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10 ribu rupiah per hari, kurang lebih,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Sabtu (30/11/2024).
Prabowo menjelaskan pihaknya ingin anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp15 ribu. Namun, saat ini anggaran pemerintah belum cukup, tidak semua daerah punya kemampuan finansial mumpuni. “Kondisi anggaran mungkin Rp10 Ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo.
“Saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” ucap dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan, bila dalam satu keluarga memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan. Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp30.000-40.000 per hari. “Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa 30.000 rupiah per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp2,7 juta,” kata Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial. Ia memastikan pemerintah memberikan perhatian penuh kepada masyarakat menengah ke bawah, khususnya buruh.
“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan-bantuan lainnya saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis yang masuk dalam APBN senilai Rp 15.000 per porsi. Namun, praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.
“Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).
Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari daerah dengan biaya bahan pangan rendah ke daerah yang lebih mahal.
“Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” tutur dia.(Sumber)