Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer secara tiba-tiba pada Selasa (03/12) malam tadi. Namun, pengumuman darurat militer yang dikeluarkan olehnya tak ada kaitan dengan Korea Utara. Darurat militer ini dikeluarkan oleh Yoon Suk-yeol atas sebab situasi dalam politik Korea Selatan yang sedang berkecamuk.
Dilansir APNews, Yoon membuat pengumuman tersebut dalam sebuah pengarahan yang disiarkan televisi, dan berjanji untuk “memberantas kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional.”
Usut punya usut, status darurat militer dikeluarkan Yoon karena ada ancaman dari pihak oposisi untuk melakukan pemakzulan atas dirinya. Dalam pidatonya yang dilansir dari Naver, situs berita Korea Selatan, Yoon mengatakan bahwa aksi oposisi yang terus mewacanakan pemakzulan tak bisa terus didiamkan.
“Sejauh ini, DPR Korea Selatan telah mengajukan 22 kasus pemakzulan terhadap pejabat pemerintahan sejak pelantikan, dan dari 22 kasus yang diajukan sudah ada 10 orang yang berhasil dimakzulkan sejak bulan Juni 2024. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara manapun di dunia, dan belum pernah terjadi sebelumnya semenjak negara ini didirikan,” ujar Yoon Suk-yeol dilansir dari Naver.
Selain itu, Yoon juga menuding bahwa pihak oposisi pro terhadap ideologi komunis. Pernyataan Yoon ini memicu ketegangan politik serius di Korea Selatan, apalagi menuding oposisi sebagai komunis. “Majelis Nasional bertindak sebagai monster yang berniat menjatuhkan demokrasi liberal,” kata Yoon lagi.
Yoon menambahkan, darurat militer adalah tindakan yang tak terelakkan untuk diambil. Dia beralasan kebijakan ini diterapkan demi menjaga demokrasi liberal. “Saya akan memulihkan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin,” kata Yoon.
Akibat dari pengumuman darurat militer ini, suasana di kota-kota besar di Korea Selatan menjadi tegang. Militer keluar dari barak, kendaraan lapis baja memenuhi jalanan di kota seperti Seoul.
Parlemen pun bergerak cepat dengan berusaha melakukan penolakan terhadap keputusan Yoon Suk-yeoul. Termasuk pemimpin partai konservatif tempat Yoon bernaung, Han Dong-hoon. Ia menyebut keputusan tersebut “salah” dan berjanji untuk “menghentikannya bersama rakyat.”
Ketegangan bertambah parah saat militer berusaha merangsek gedung parlemen sebagai upaya penghentian rapat anggota parlemen untuk menolak keputusan darurat militer yang dikeluarkan Yoon. Masyarakat juga berhamburan keluar rumah. Mereka menghentikan kendaraan militer yang hendak ke gedung parlemen.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer dapat dicabut dengan suara mayoritas di parlemen, tempat Partai Demokrat yang beroposisi atas pemerintah tapi memegang mayoritas di Parlemen.
Semua 190 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara mendukung pencabutan darurat militer. Rekaman televisi menunjukkan tentara yang telah ditempatkan di parlemen meninggalkan lokasi setelah pemungutan suara menghasilkan keputusan secara bulat menolak darurat militer yang diberlakukan Yoon Suk-Yeoul. {redaksi}
