News  

Ketua KPK: Tiap Tahun Subsidi Gas dan Listrik Bocor Rp. 64 Triliun

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango, memaparkan sejumlah pencapaian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Salah satu temuan signifikan adalah kebocoran anggaran subsidi gas LPG 3 kg sebesar Rp50 triliun dan subsidi listrik Rp14 triliun yang tidak tepat sasaran.

“Mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg sebesar Rp50 triliun,” kata Nawawi dalam sambutannya di acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Nawawi juga menjelaskan bahwa Stranas PK berhasil menyumbang penerimaan negara sebesar Rp3 triliun. Selain itu, ada potensi tambahan penerimaan sebesar Rp30,2 triliun dari pengenaan denda terkait pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di lima provinsi. Perbaikan di sektor mineral dan batubara juga memberikan kontribusi sebesar Rp7,7 triliun pada 2023.

“Perbaikan tata kelola perizinan ini menjamin kepastian berusaha, terutama di sektor perkebunan dan mineral batu bara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Nawawi mengungkapkan bahwa digitalisasi di lebih dari 2.000 pelabuhan dan terminal khusus telah menurunkan biaya logistik nasional dari 24 persen menjadi 14 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP). Selain itu, waktu layanan yang sebelumnya memakan waktu dua minggu kini hanya memerlukan kurang dari satu hari.

“Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam 20 besar negara dengan performa pelabuhan terbaik di dunia versi UNCTAD,” ujarnya.

Dalam peringatan Hakordia kali ini, tim Stranas PK meluncurkan rencana aksi pencegahan korupsi 2025–2026. Rencana tersebut terdiri atas 15 aksi yang terbagi dalam tiga fokus utama, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Birokrasi.

“Keseluruhan aksi ini akan dilaksanakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta diarahkan untuk membantu meningkatkan penerimaan negara dan mencegah kebocoran keuangan negara,” pungkas Nawawi.(Sumber)