PDIP menentang wacana yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto soal dikembalikannya kewenangan DPRD memilih kepala daerah. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut, justru kehendak rakyat lebih terwakili melalui Pilkada langsung.
Dia mengatakan, yang seharusnya diubah bukan skema pemilihan tetapi bagaimana menekan para stakeholder atau pemangku kepentingan untuk berkomitmen menyelenggarakan pesta demokrasi yang jujur dan adil.
“Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Ganjar mengatakan belum ada pembicaraan di internal PDIP menyikapi wacana ini. Menurutnya, partainya tidak reaktif dan perlu mengkaji dahulu secara mendalam. “Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” kata Ganjar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana pengembalian kewenangan DPRD untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota. Hal ini diutarakan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Mulanya, Prabowo menyoroti mahalnya biaya Pilkada yang baru-baru ini dilaksanakan. Ia pun mencontohkan negara lain yang bisa efisien dalam menjalankan pemilihan pemimpin daerah.
“Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati,” ungkapnya menambahkan.
Prabowo pun menilai negara-negara tersebut tidak perlu menghabiskan banyak uang hanya untuk menyelenggarakan Pilkada. Ia meyakini tingginya anggaran yang dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kebijakan penting lainnya. “Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya saja,” ucapnya.(Sumber)
