Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri menyebutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen masih berpotensi gaduh jika penerapannya serampangan. Apalagi jika berdampak kepada makin beratnya beban rakyat.
“Sehingga ketika bicara PPN itu jika dipukul rata praktis akan membebani masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Kenyataanya begitu tadi,” kata Hanif dalam diskusi bertajuk ‘Wacana PPN 12 Persen Solusi Fiskal atau Beban Baru bagi Masyarakat’ di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).
Ia menjelaskan, potensi tambahan penerimaan negara di kisaran Rp70 triliun hingga Rp80 trililun dari penaikan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025, diberlakukan untuk seluruh masyarakat. Namun jika dibatasi PPN 12 persen menyasar barang mewah, potensi penerimaan pajak hanya bertambah Rp2 triliun. Kecil sekali.
“Ketika PPN hanya barang mewah, kan sudah hasilnya Rp2 triliun. Begitu dipukul-rata, hasilnya bisa sampai Rp80 triliun. Kelihatan betul yang berkontribusi terhadap PPN ini,” ucap Hanif.
Ia mengatakan, tim ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto harus bisa memastikan penerapan PPN 12 persen, tidak menimbulkan instabilitas sosial di masyarakat.
“Sangat penting memastikan agar upaya menaikan pendapatan negara itu jangan sampe menimbulkan ketidakstabilan sosial di masyarakat sekaligus menambah beban ekonomi di masyarakat,” ucap Hanif.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, daftar barang mewah yang terkena PPN 12 persen bakal diumumkan pada 1 Januari 2025. Sedangkan paket kebijakan insentif fiskal, diumumkan paling lambat pekan depan.
“Ya moga-moga paling lambat minggu depan, kalau bisa minggu-minggu ini,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Juanda I, Jakarta, Rabu (11/12/2024).(Sumber)
