Rakyat Banten akan melakukan revolusi jika Pemerintahan Prabowo Subianto tidak membatalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Proyek yang ditantandatangani Presiden Indonesia ketujuh Joko Widodo (Jokowi) merusak lingkungan dan menyingkirkan warga setempat.
“Revolusi sudah disuarakan rakyat Banten untuk membatalkan PSN PIK 2. Pemerintah Prabowo harus mendengar suara rakyat Banten,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi dalam pernyataan kepada Radar Aktual, Selasa (28/1/2024).
Menurut Sutuyo, salah persoalan utama yang memicu penolakan adalah proses pembebasan lahan. Masyarakat merasa bahwa proses ini tidak transparan, tidak melibatkan partisipasi mereka, dan kompensasi yang diberikan tidak mencukupi. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian karena lahan mereka diambil alih untuk proyek.
“PSN PIK 2 menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti hilangnya lahan hijau, abrasi pantai, dan gangguan terhadap ekosistem lokal. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, seperti nelayan dan petani, merasa terancam oleh proyek ini,” paparnya.
Masyarakat Banten merasa bahwa proyek ini hanya menguntungkan segelintir elit dan investor, sementara warga lokal justru dirugikan. Ketimpangan ini semakin memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. “Proses perencanaan dan implementasi proyek dianggap tidak melibatkan masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan investor,” ungkapnya.
Sutoyo mengatakan, penolakan PSN PIK 2 telah menjadi simbol perlawanan rakyat Banten terhadap ketidakadilan. Penolakan masyarakat terus berlanjut, pemerintah akan menghadapi tekanan politik yang besar. Proyek PIK 2 bisa menjadi bumerang bagi pemerintah jika dianggap tidak peka terhadap aspirasi rakyat. “Hanya satu kata bagi rakyat Banten batalkan PSN PIK 2 atau revolusi,” jelasnya.
