Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendesak agar Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) mundur imbas mencuatnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023.
Sebab, kata dia, Etho telah menjabat sebagai Menteri BUMN sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya tak mungkin menteri tidak mengetahui ada permainan di Pertamina.
“Artinya pada saat terjadinya Pertamax oplosan kemudian mafia migas yang membuat kerugian subsidi dan dana kompensasi terutama harus mengimpor BBM dengan RON yang kadarnya rendah itu kan ada di pengwasan Erick Thohir juga sebagai menteri BUMN juga,” ujar Bhima kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Bhima mendesak agar Menteri Etho segera mundur dari jabatannya karena dinilai kecolongan atas kasus tersebut. Tak hanya itu, dia juga mengatakan agar Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle terhadap Erick Thohir.
“Harusnya menteri BUMN itu mundur karena gagal. Ini bukan periode pemerintah sebelum Erick gitu ya tapi itu pada periode pada waktu Erick menjabat sebagai menteri BUMN kejadiannya. Jadi Erick Thohir sudah selayaknya mundur dilakukan reshuffle,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar tak bisa memastikan soal apakah akan ada pemeriksaan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) dan saudaranya, Garibaldi “Boy” Thohir, yang disebut menerima uang pengamanan sebesar Rp50 miliar per bulan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina.
Dia mengatakan, masih menunggu langkah dari tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung terkait kemungkinan pemanggilan Erick dan Boy untuk mengonfirmasi dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini. “Kita lihat bagaimana sikap penyidik,” ucapnya kepada Inilah.com, dikutip Selasa (4/3/2025).
Sebuah video yang beredar di linimasa, mengungkap dugaan bahwa Erick berperan dalam menjamin keamanan operasi Patra Niaga, sementara Boy mengelola impor dan oplos BBM. Keduanya diduga menerima uang koordinasi pengamanan sebesar Rp50 miliar per orang setiap bulan, yang diterima melalui Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga dari seseorang bernama Husein.
Inilah.com telah mencoba mengonfirmasi pihak BUMN, termasuk Staf Khusus BUMN Tsamara Amany dan Arya Sinulingga, namun hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons.(Sumber)
