Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan penggelembungan iklan Rp200 miliar di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB.
“Dalam menggarap dugaan korupsi dana iklan di BJB sepertinya KPK melakukan strategi bergelap-gelap dalam terang, karena KPK takut sih,” kata Uchok dalam perbincangan dengan daulat.co, Kamis (6/3/2025).
Kenapa harus takut? “Di dalam komisaris BJB itu ada jenderal polisi yang paling ditakuti KPK,” imbuh Uchok.
“Sebaik KPK harus jujur dan transparan dalam mengungkap korupsi dana iklan tersebut agar jangan ada dusta antara publik dengan KPK,” kata Uchok.
Sampai saat ini lima tersangka yang disebut-sebut terlibat dalam korupsi tersebut belum dipublikasikan ke masyarakat. Sementara bank itu adalah institusi bisnis yang sangat sensitif dan industri yang penuh kepercayaan.
“KPK harus transparan dan sampaikan progresnya ke masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, manajemen Bank BJB dalam keterbukaan informasi publik yang dirilis, Selasa (4/3/2025), menyampaikan bahwa Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengundurkan diri dari jabatannya
Disebutkan, manajemen BJB sudah menerima surat pengunduran diri tersebut. Selanjutnya permohonan pengunduran diri dengan alasan pribadi ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024. Ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pada tanggal 4 Maret 2025, perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Yuddy Renaldi selaku direktur utama perseroan,” demikian tulis manajemen BJB.
“Pengunduran diri tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan alasan pribadi,” imbuhnya.
Santer kabar tak sedap pengunduran Yuddy ini terkait dengan suksesi kepemimpinan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi tengah gencar-gencarnya memberantas korupsi dan pungli di Jawa Barat. Dedy merasa terganggu dengan citra BJB yang negatif belakangan ini.
Sebelumnya, Yuddy sempat terseret isu tak sedap dugaan korupsi dalam kasus penggelembungan (markup) dana penempatan iklan pada 2021-2023 yang totalnya mencapai Rp200 miliar atau mencapai 100 persen. (Sumber)
