Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai DPR hanya tentakel kekuasaan. Padahal kewenangannya dengan pemerintah berbeda.
DPR merupakan legislatif. Sementara pemerintah adalah eksekutif. “DPR itu memang kayak tentakel kekuasaan aja. Karena kan 8 dari 7 fraksi. Eh 7 dari 8 fraksi udah koalisi nih. KIM Plus gitu,” kata Bivitri dikutip dari TikTok @deddysitorus_tv, Jumat (21/3/2025).
Di DPR, hanya PDIP saja fraksi yang belum masuk koalisi pemerintah. Namun kini Sekretaris Jenderalnya, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan tersangka korupsi.
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disebutnya tak berguna. Begitu pula proses legislasi yang kacau.
“Kami sih melihatnya DPR itu tentakel aja. Itulah sebabnya RPJMN nggak ada gunanya. Prioritas legislasi juga kacau. Ini gelap banget ya,” ucap Bivitri.
Di sisi lain, ia mengaku memang masih ada anggota DPR yang bertahan untuk waras.
“Sebagian mencoba bertahan dan gue tahu ada juga sebagian anggota DPR yang masih bagus ya. Masih berakal sehat, komunikasi bersama kami-kami ini. Kami apresiasi itu,” ujarnya.
Tapi kini, menurutnya demokrasi di Indonesia hanya seakan-akan demokratis saja. Hal yang disebut sebagai kompetitif otoritarianisme.
“Nggak usah pura-pura gitu. Seakan-akan demokrasi. Ini kompetitif otoritarianisme,” terangnya.
Padahal menurutnya, yang terjadi adalah otoritarianisme. “Seakan-akan demokrasi karena masih kompetitif, padahal sebenarnya sudah cenderung otoritarianisme,” pungkasnya. (Sumber)
