Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap reformasi pemerintahan, termasuk reformasi TNI, tidak perlu diragukan.
Ia menilai bahwa Prabowo tetap setia pada prinsip reformasi yang telah diperjuangkan sejak awal, sebagaimana disampaikannya dalam wawancara eksklusif dengan tujuh jurnalis kawakan yang membahas berbagai isu strategis, termasuk revisi UU TNI dan revisi UU Polri.
“Presiden Prabowo secara ksatria mengakui dirinya sebagai bagian dari ABRI dulu yang memilih mendukung reformasi. Ia sendiri menegaskan bahwa tidak akan mengkhianati perjuangan itu. Ini menunjukkan kesungguhannya dalam memastikan reformasi TNI tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Noor Azhari dalam keterangannya, Senin malam, 7 April 2025.
Ia juga menyoroti bahwa substansi utama dari UU TNI yang disahkan pada 20 Maret lalu bukanlah menghidupkan kembali dwifungsi TNI, melainkan perpanjangan usia pensiun prajurit.
“Perubahan ini penting untuk memastikan stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan dalam institusi TNI. Jika pergantian Panglima TNI dan lara Kepala Staf Angkatan terlalu sering, kebijakan pertahanan bisa terhambat,” jelasnya.
Selain itu, Noor Azhari menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga keterbukaan dalam pembahasan revisi UU Polri patut kita apresiasi.
“Presiden memahami keresahan publik mengenai transparansi. Oleh karena itu, beliau memastikan bahwa dokumen resmi RUU Polri akan disebarluaskan secara berkala agar masyarakat bisa memantau dan memberikan masukan langsung, hal ini tentunya patut kita apresiasi,” kata Noor.
Menurutnya, langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang responsif dan akuntabel.
“Reformasi bukan sekadar wacana, tapi aksi nyata. Presiden tidak hanya mendengar kritik, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menjawabnya. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang mendukung demokrasi dan kepercayaan publik,” tambahnya.
Di bidang penegakan hukum, Noor Azhari mengapresiasi langkah cepat pemerintahan Prabowo dalam membongkar kasus-kasus besar yang merugikan negara.
“Dalam waktu 150 hari pemerintahan Presiden Prabowo, berbagai skandal besar di sektor energi dan lingkungan berhasil diungkap. Ini membuktikan bahwa pemerintahan saat ini serius dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum secara adil,” beber dia.
Noor Azhari menegaskan bahwa agenda reformasi yang dijalankan Presiden Prabowo akan terus dikawal oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga kajian strategis seperti MPSI.
“Kami akan terus memantau dan mengawal jalannya reformasi yang ditegaskan dalam komitmen Presiden Prabowo ini agar tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai demokrasi. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang tetap mendengar suara rakyatnya,” pungkasnya. (Sumber)
