Selama hidupnya, Golkar menjadi partai dominan, terutama semasa Orde Baru. Dan meski dimusuhi pascareformasi 1998, Golkar terus bercokol sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Namun tidak banyak yang ingat kalau Golkar dulunya adalah golongan fungsional antipartai yang digagas Presiden Sukarno.
David Reeve, sejarawan Universitas New South Wales, yang menjadi pemateri dalam diskusi bukunya Golkar Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika di Jakarta (18/10/2013) menegaskan, “Golkar adalah gagasan Sukarno.”
Pada 28 Oktober 1956, Sukarno mengusulkan pembubaran partai-partai karena dianggap gagal menuntaskan revolusi. Konflik di pemerintahan yang kerap terjadi disebut sebagai akibat dari partai-partai yang cenderung mementingkan perebutan kekuasaan. Sukarno mengusulkan golongan fungsional atau golongan karya untuk menggantikan partai-partai.
Sukarno mendapat ilham soal golongan fungsional dari ahli hukum Profesor Djokosutono, yang kenal dekat dengan penggagas golongan fungsional lainnya, Profesor Supomo. Selain itu, Sukarno melongok Tiongkok dan Yugoslavia yang berhasil mengembangkan sistem negara dengan satu partai.
Di dalam parlemen, kedua negara itu juga memiliki semacam golongan fungsional atau wadah yang mewakili golongan-golongan yang memiliki “fungsi” dalam masyarakat. Namun gagasan ini keburu diambil Angkatan Darat.
“Pada akhir 1959, ketika Demokrasi Terpimpin akhirnya dimulai secara resmi, Angkatan Darat lebih dulu telah membentuk berbagai organisasi golongan karya, sedangkan Presiden Sukarno belum membentuk satu pun,” tulis Reeve.
Angkatan Darat memulainya dengan mendirikan Badan Kerja Sama (BKS) pada 17 Juni 1957. BKS menjadi wadah berhimpun Angkatan Darat dengan kelompok organisasi-organisasi pemuda, petani, jurnalis, dan sebagainya.
Tapi bukannya hendak mengganti sistem kepartaian, gagasan mendirikan golongan karya tersebut semata-mata muncul karena Angkatan Darat butuh senjata untuk menandingi PKI. “Organisasi-organisasi Golkar berubah dari melawan semua partai menjadi rival politik bagi partai tunggal, yaitu Partai Komunis Indonesia,” tulis Reeve.
Sejak 1960 hingga 1965, Angkatan Darat terus mengembangkan organisasi-organisasi. Misalnya, mereka mendirikan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sebagai tandingan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), underbouw PKI. “Kalau SOKSI organisasinya karyawan, dari kata karya milik Golkar, yang satunya (SOBSI) organisasi buruh,” tutur Reeve.
Organisasi keprofesian makin bertambah. Pada 1963, berdiri organisasi karyawan untuk petani, wanita, mahasiswa pertanian, intelektual, dan pemuda. Organisasi-organisasi ini kemudian menghimpun diri dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964 –tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Partai Golkar.
Pemerintahan Sukarno tumbang pada 1965. Soeharto yang memimpin Orde Baru memegang kendali Sekber Golkar sebagai kekuatan untuk rezimnya. Dia memakai Sekber Golkar sebagai kendaraan politik, terutama dalam memenangkan pemilihan umum. Terbukti, Sekber Golkar menang dalam empat kali pemilihan umum selama Orde Baru. Pada pemilihan umum tahun 1971, Sekber Golkar menjadi rumah bagi 201 organisasi.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan militer menjadi kunci pemenangan Sekber Golkar. Korps Karyawan (Kokar) yang dibentuk di departemen-departemen pemerintah, selama kampanye direorganisasi ke dalam Korps Pegawai Negeri (Korpri) “di mana semua PNS di Indonesia dianggap menjadi anggotanya”. Demikian juga tokoh-tokoh militer, biasanya yang senior, diberi jalan untuk melenggang ke dalam institusi-institusi politik dan birokrasi sipil melalui penempatan para perwiranya. Istilahnya “dikaryakan”.
Gelombang reformasi pada 1998 meruntuhkan Orde Baru. Banyak yang mengira Golkar akan tersapu bersama lengsernya Soeharto. Nyatanya, Golkar mampu bertahan. Bahkan terus muncul sebagai partai politik besar dalam pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009. Hanya saja sejak 1998 hingga sekarang, Golkar telah mengubah diri menjadi sebuah partai.
“Kalau Golkar tidak mau jadi partai politik (pada 1998), pasti tidak bisa survive, tidak bisa ikut dalam dinamika politik,” kata Akbar Tanjung, pentolan Golkar. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini menegaskan, peralihan itu adalah wujud niat Golkar untuk ikut serta berperan dalam agenda reformasi.
Kini, wujud golongan fungsional yang hendak menandingi partai sudah tak ada. Gagasannya pun sepi. Golkar yang sekarang bukanlah Golkar yang hendak menandingi partai. “Golkar sendiri ironisnya berubah menjadi sebuah partai dan diambil alih oleh para pengusaha,” tulis Reeve. “Gagasan-gagasan asli telah didorong ke pinggiran.” [historia]
