Hariyadi Sukamdani, Ketua Persatuan Pengusaha Hotel Indonesia, memperingatkan sejumlah hotel di Indonesia secara bertahap mulai melakukan pengurangan karyawan buntut dari efisiensi yang dilakukan pemerintah.
“Gelombang PHK itu sudah terjadi (di industri perhotelan). Lebih tepatnya secara bertahap, dimulai dari tenaga harian. Berikutnya, tenaga kontrak yang kontrak kerjanya sudah berakhir – itu tidak diperpanjang,” kata Hari kepada inilah.com, Sabtu sore (19/4/2025).
Sebelumnya pada Maret 2025, Sahira Butik Hotel Paledang dan Sahira Butik Hotel Pakuan di Bogor, Jawa Barat, mengumumkan sudah berhenti beroperasi terhitung mulai 29 Maret 2025.
Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam keterangan pers pada (8/4/2025) mengungkap Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Februari 2025 mencapai 47,21 persen, turun 2,24 poin dibanding Februari 2024. Angka itu juga turun 1,17 poin jika dibandingkan Januari 2025 (m-to-m).
TPK hotel bintang pada Januari 2025 tercatat sebesar 48,38 persen. Sedangkan bila digabung dengan hotel non-bintang, TPK hotel di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 37,16 persen dan sebesar 38,32 persen pada Januari 2025.
“Kami belum tahu berapa lama industri hotel akan bertahan,” kata Hari.
Menurutnya, pelemahan iklim usaha ini terjadi dihampir seluruh sektor di Indonesia. Namun khusus di sektor akomodasi, dampak efisiensi anggaran oleh Pemerintah menular ke mana-mana, di mana tingkat hunian hotel oleh tamu individu dan instansi pun berkurang.
“Kalau seperti ini, pemerintah bisa dianggap tidak kompeten. Masa semua jadi drop, pemerintah harusnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Hari.
Presiden Prabowo sebelumnya telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan inisiatif efisiensi anggaran ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.(Sumber)
