Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tengah menggodok kebijakan radikal yang mewajibkan peserta bantuan sosial di provinsinya untuk menjadi bagian dari program Keluarga Berencana (KB) terutama KB pria Vasektomi.
Dalam rapat koordinasi kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jabar, Dedi menegaskan langkah ini diperlukan agar bantuan pemerintah tidak terus menumpuk pada satu keluarga yang tak terkendali jumlah anggotanya.
“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, bantuan lahiran, rumah, bantuan non-tunai keluarga dia. Uang negara jadi mikul satu keluarga,” tegas Dedi di Bandung, Senin (28/4/2025) mengutip Antara.
Menurut Dedi, biaya kelahiran melalui operasi sesar yang rata-rata mencapai Rp25 juta seharusnya bisa dialihkan untuk membangun rumah sederhana. Ia pun mengingatkan,
“Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” lanjutnya.
Semua bentuk bantuan ke depan, seperti sambungan listrik baru, beasiswa, dan bantuan perumahan tidak layak huni, akan mensyaratkan kepesertaan KB, khususnya metode vasektomi untuk pria.
Dedi Mulyadi: KB Jadi Kunci Bansos, Desa Istimewa Akan Diganjar Rp10 Miliar
Dalam forum strategis yang turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dedi Mulyadi juga memaparkan bahwa integrasi data kependudukan dan data kepesertaan KB menjadi mutlak bagi penerima bantuan sosial di Jawa Barat.
“Ketika kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau belum, KB dulu, harus KB pria,” tandasnya.
Lebih jauh, Dedi mengungkapkan fenomena ironis yang ia temukan di lapangan, seperti satu keluarga miskin yang memiliki 22 anak. Ia mengkritik keras bahwa angka kelahiran tinggi justru datang dari keluarga prasejahtera, sementara orang kaya kesulitan memiliki keturunan bahkan setelah membayar Rp2 miliar untuk bayi tabung. Sebagai motivasi, desa yang berhasil memenuhi indikator kualitas hidup termasuk pengelolaan KB akan dinobatkan sebagai “Desa Istimewa” dan menerima stimulus pembangunan senilai Rp10 miliar.
“Juara desa kecamatan dapat Rp200 juta, juara kabupaten/kota Rp1 miliar. Dan desa paling sukses akan diumumkan ke publik,” pungkas Dedi Mulyadi.(Sumber)
