Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantikan 12 wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju, Jumat (25/10/2019).
Dari 12 wakil menteri itu terdapat lima wakil menteri dari parpol, yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo ( PDIP), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra (PSI), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi (PPP).
Lalu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuanga (Golkar) dan Wakil Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Partai Perindo). Wakil menteri dari parpol PSI dan Perindo menambah daftar parpol yang mendapat jatah kursi di kabinet.
Sebelumnya, PDIP, NasDem, PKB, Golkar, Gerindra dan PPP telah mendapatkan jatah menteri di kabinet. Dengan adanya pelantikan wakil menteri hanya tiga parpol pengusung/pendukung Jokowi-Maruf yang tidak mendapatkan kursi di kabinet.
Tiga parpol itu yakni Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Sikap Partai Hanura
Lantas bagaimana reaksi Partai Hanura, PBB dan PKPI atas tidak adanya wakil dari partai mereka di kabinet?
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika menyatakan terdapat sejumlah penyebab mengapa partainya tidak mendapat kursi di kabinet. Pertama, kata Pasek, Hanura mengambil posisi tidak merengek-rengek ataupun mengancam terkait penyusunan kabinet.
“Karena memang (Hanura) mencoba menyerahkan kepada Presiden Jokowi di dalam memilih yang terbaik,” ujar Pasek dalam tayangan video YouTube di akun Astiti Pratiwi, Jumat (25/10/2019).
Pasek mengakui, Hanura sebenarnya telah menyodorkan nama calon menteri kepada Jokowi.
Kedua, tidak lolosnya Hanura ke DPR karena adanya parliamentary threshold (ambang batas parlemen) menyebabkan posisi Hanura dipandang sebelah mata oleh beberapa orang yang ada dalam kekuasaan.
“Tampaknya efek ini dipandang sama. Karena Hanura tidak lolos (PT) yang udah dianggap tidak ada sajalah,” kata Pasek.
Padahal menurut Pasek, Partai Hanura merupakan salah satu partai pengusung dalam Pilpres 2019. Pasek menyatakan tidak mempersoalkan pihak-pihak yang memandang sebelah mata terhadap Hanura saat ini sehingga tak memiliki kursi di pemerintahan.
Meski diakui, tidak adanya wakil Hanura di kabinet membuat banyak kader Hanura kaget dan kecewa.
“Kalau kali ini dianggap kecil tidak apa-apa. Kalau dianggap suara dua jutaan yang kita dapatkan itu dianggap tidak bermakna dan lebih bermakna LSM, lebih bermakna tim sukses ya tidak apa-apa. Itu menjadi instropeksi kita sebagai keluarga besar Hanura,” kata Pasek.
Lebih lanjut, Pasek menegaskan partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi ke depan meski tidak memiliki wakil di pemerintahan.
“Kalau sudah dukung, dukunglah. Tapi kalau kita kita ditinggalkan, kita tidak usah melakukan hal destruktif , kita doakan yang meninggalkan kita, kita doakaan amanah,” ujar dia.
Sikap PBB
Sementara, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi-Maruf Amin dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.
Dengan pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Yusril mengatakan tugasnya sebagai penasihat hukum pasangan Capres-Cawapres sudah selesai.
Yusril selanjutnya akan tetap menjadi advokat profesional sesuai sumpah jabatan advokat. “Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni. Tampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).
Yusril pun berharap pembangunan norma hukum akan menempuh jalan yang benar. Begitu pula penegakan hukum.
“Salah satu agenda penting bangsa kita adalah pembenahan masalah hukum. Yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju adalah adanya norma hukum yang adil, rasional, sistematik, dan harmoni satu sama lainnya.”
“Jangan sampai terjadi tabrakan antar-norma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten,” tuturnya.
Meskipun dirinya kini berada di luar pemerintahan, Yusril mengatakan tetap akan membantu pemerintah jika dibutuhkan.
“Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dan berharap Pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan,” harap Yusril.
Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono angkat bicara soal tidak ada satupun perwakilan parpolnya yang mengisi di pemerintahan.
Padahal, partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini jadi salah satu parpol yang ‘berkeringat’ di Pilpres 2019.
“Pak Yusril secara pribadi diminta secara resmi menjadi ketua tim hukum paslon 01. Seingat saya tidak ada portofolio yang ditawarkan untuk Pak Yusril jika menang, dan sebaliknya yang diminta oleh Pak Yusril,” kata Sukmo saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).
Namun demikian, dia menyatakan wajar seandainya ada beberapa masyarakat yang kaget tak ada perwakilan dari PBB. Sebab, kata dia, Yusril dianggap pernah tampil terdepan membela paslon 01 di sidang Mahakamah Konstitusi (MK).
“Bagaimana Pak Yusril tampil di MK mematahkan argumen tim hukum 02, dan MK memenangkan Pak Jokowi. Maka wajar jika sekarang masyarakat keget ketika PBB tidak mendapat satupun wakilnya di pemerintahan,” ucapnya.
Kendati demikian, ia menyatakan tidak masalah dengan keputusan Jokowi. Sukmo bilang, pihaknya ikhlas telah mendukung penuh dan berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin.
“Bagi Pak Yusril dan PBB bukan masalah dalam hal ini ditinggal. Kemenangan Pak Jokowi yang akan membawa Indonesia lebih baik, jauh lebih penting dibanding sekadar menempatkan kader PBB di pemerintahan,” tegasnya
“PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri. Bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya, ikhlas bekerja tanpa pamrih, tetap kawal Pak Jokowi,” paparnya.
Sikap PKPI
Senada, Sekretaris Jenderal PKPI Verry Surya Hendrawan juga mengatakan akan tetap mendukung Jokowi-Maruf Amin, meski kadernya tidak diajak bergabung di pemerintahan. “Sesuai haluan partai dan sebagai partai pendukung pasangan Jokowi-Maruf.”
“PKPI telah berkomitmen sejak awal bukan hanya untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Namun juga untuk mengawal jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan,” kata Verry, Jumat, (25/10/2019).
PKPI, menurut Verry, meyakini penetapan para wamen merupakan keputusan terbaik Presiden dan Wakil Presiden, demi lebih memuluskan roda pemerintahan.
“Bahwa belum ada kader PKPI yang mendapatkan amanah, kami tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden, karena ini adalah hak prerogatif beliau. Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami, titik tanpa koma,” ujarnya. {tribunnews.com}
