Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut surat dari purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden belum diterima pimpinan DPR. Menurutnya, jika nanti pihaknya sudah menerima maka akan dibahas melalui rapat pimpinan dari Badan Musyawarah.
“Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim dari Bamus yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Dasco menekankan, pihaknya perlu hati-hati menindaklanjuti surat yang masuk ke DPR. Mengingat banyak yang mengatasnamakan forum purnawirawan.
“Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyebutkan pihaknya sudah menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengenai usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Iya benar, kami sudah terima surat tersebut dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” ucap Indra saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Sebagai informasi, usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden kembali disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka kali ini mengajukan surat resmi kepada MPR dan DPR agar usulan tersebut dipertimbangkan.
Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara itu terkait proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres pada Pemilu 2024 lalu.
“Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tulis surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu.
Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, mengonfirmasi surat tersebut telah disampaikan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR pada Senin (2/6/2025).
“Ya betul surat sudah dilayangkan ke DPR MPR kemarin pagi,” kata Bimo saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa (3/6/2024).(Sumber)
