Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali menyuarakan kritik tajamnya terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, penegakan hukum dalam kasus tersebut terkesan berpihak dan tidak imbang.
“Kalau toh selesai yang di Bareskrimnya, yang di Poldanya belum, karena di Polda Jokowi yang melaporkan. Itulah liciknya Mukidi. Ketika dia dilaporkan dianggap selesai, ketika dia yang melaporkan terus berlanjut,” ungkap Beathor kepada Radar Aktual, Jumat (23/5/2025) menggunakan nama sindiran ‘Mukidi’ untuk menyebut Jokowi.
Beathor menyinggung kunjungan Jokowi selama satu jam ke Bareskrim beberapa waktu lalu. Menurutnya, kedatangan itu bukan untuk diperiksa, melainkan untuk “mengarahkan” ke mana arah penyelidikan ijazah tersebut.
“Dia pulang membawa kembali ijazahnya yang pernah diserahkan oleh ipar dan pengacaranya. Padahal seharusnya, sebagai barang bukti, ijazah itu dibawa ke pengadilan. Di sanalah tempatnya diperdebatkan: ini palsu atau asli,” ujarnya.
Beathor juga mempertanyakan metode pembandingan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim. Ia mengkritisi soal adanya ijazah pembanding milik rekan-rekan Jokowi yang disertai foto di atas meterai, yang menurutnya justru membuka peluang manipulasi.
Tak hanya itu, Beathor turut menyoroti Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai lembaga penerbit ijazah. Ia mempertanyakan, “Apakah UGM sudah berbenah menghadapi maraknya praktik pemalsuan ijazah, termasuk yang banyak dibuat oleh pelaku rekayasa di pasar pengetikan simpang Jalan Pramuka, Jakarta?”
Sebagai bagian dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Beathor menyatakan bahwa tugas mereka sudah selesai: menyadarkan publik tentang pentingnya transparansi kekuasaan.
“Tugas mulia TPUA telah selesai, menyadarkan dan mencerdaskan warga masyarakat tentang arti kekuasaan,” pungkasnya.
