DPR RI mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak setelah terungkap menghabiskan anggaran sebesar Rp1,2 miliar hanya untuk pembuatan video dokumenter dan narasi berdurasi 10–15 menit terkait penyelenggaraan The 2nd Asia Africa Parliamentary Conference.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menyebut angka tersebut tidak masuk akal dan menduga ada potensi mark up dalam proyek ini.
“Itu duit untuk pembuatan video dan narasi mahal banget sih. Jadi curiga ada dugaan mark up nih. DPR gampang sekali menghamburkan duit tanpa mau mengikuti anjuran Presiden Prabowo untuk efisiensi anggaran,” tegas Jajang kepada Radar Aktual, Sabtu (31/5/2025).
Menurut Jajang, anggaran pembuatan video seharusnya hanya sekitar Rp50 juta saja sudah cukup untuk menghasilkan kualitas yang baik. Ia menilai pengeluaran hingga miliaran rupiah berpotensi boros dan membuka peluang korupsi.
“Kalau DPR tidak mau mengikuti anjuran Presiden Prabowo soal efisiensi, lebih baik mereka belajar dari Bursa Efek Jakarta saja, di mana harga-harga saham terus turun. Artinya, proyek-proyek DPR juga harusnya turun dan murah,” sindir Jajang.
Tak hanya dari CBA, kritik juga datang dari Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, yang mengaku geleng-geleng kepala saat membaca rincian program DPR tersebut.
“Berarti harga per menit video DPR itu sebesar Rp83 juta. Ini sungguh harga yang mahal, tidak masuk akal bagi otak orang waras,” kata Febri.
Febri menekankan bahwa DPR seharusnya memberi contoh bagi lembaga negara lain untuk berhemat, bukan malah menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Seperti orang-orang Senayan ini, tidak mengikuti himbauan Presiden Prabowo agar selalu melakukan efisiensi anggaran dan hanya mengeksekusi program yang benar-benar sesuai kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
