Pemerintah Arab Saudi dipastikan tidak menerbitkan visa haji furoda untuk musim haji 1446 H/2025 M. Ini menjadi kali pertama dalam beberapa tahun terakhir visa nonkuota tersebut tidak dibuka.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaky Zakaria, mengonfirmasi hal itu. Menurutnya, hingga menjelang puncak ibadah haji, tidak ada satu pun jalur visa yang masih tersedia.
“Ya, memang tahun ini Kerajaan Arab Saudi, sistem furoda itu memang belum dibuka dan mungkin tidak akan dibuka. Sampai menjelang wukuf sekarang, semua jalur sudah tutup. Baik furoda, haji khusus, haji reguler, haji kuota, semuanya sudah ditutup untuk penerbitan visanya,” jelas Zaky dalam keterangan media.
Zaky menilai kebijakan ini adalah bagian dari transformasi besar yang sedang dilakukan Saudi dalam pengelolaan ibadah haji. Ia menyebut langkah ini sebagai percobaan untuk mencari model penyelenggaraan haji yang lebih ideal dan terkontrol.
“Saya menilai sih Saudi tahun ini membuat satu percobaan. Bisa dikatakan percobaan untuk mencari penyelenggaraan haji yang ideal,” ujarnya.
Jumlah jemaah haji tahun ini juga menurun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2024 kuota mencapai 1,8 juta jemaah, tahun ini hanya sekitar 1,3 juta. Selain itu, pengawasan terhadap jemaah nonprosedural, seperti pengguna visa ziarah dan visa amil, diperketat.
“Kalau tahun-tahun lalu haji nonprosedural yang menggunakan visa amil, visa ziarah, itu masih ada. Nah tahun ini… penjagaan Kota Makkah begitu ketat di berbagai tempat. Bahkan di padang pasir pun polisi menjaga… menggunakan drone,” bebernya.
Arab Saudi juga disebut tengah mengalihkan sistem penyelenggaraan haji dari model muassasah ke model syarikah, yang berbasis perusahaan swasta. Langkah ini bertujuan menciptakan pelaksanaan haji yang lebih aman dan tertib. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mencegah tragedi seperti tahun lalu, ketika ribuan jemaah dilaporkan wafat di Mina karena cuaca ekstrem dan terbatasnya fasilitas.
“Mereka mulai menyesuaikan jumlah jemaah dengan kapasitas, khususnya kapasitas Mina yang sangat terbatas,” jelas Zaky. Ia menambahkan, menurut media Arab, 85 persen jemaah yang meninggal tahun lalu berasal dari jalur nonprosedural.
Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, juga membenarkan bahwa visa furoda tidak diterbitkan tahun ini. Pihaknya telah mengonfirmasi hal tersebut langsung ke berbagai otoritas terkait di Saudi, termasuk Kementerian Haji dan Umrah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, dan melalui sistem elektronik Masar Nusuk.
“Ya betul, pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini,” tegas Firman.
Absennya visa furoda tahun ini berdampak besar, terutama bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mengalami kerugian finansial cukup besar akibat pembatalan keberangkatan jemaah.(Sumber)
