Pakar Hukum dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf mendukung menteri-menteri yang bermasalah, kena perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sebab hal ini bisa menganggu kinerja Kabinet Merah Putih.
“Menurut saya menteri yang harus direshuffle adalah menteri-menteri yang bermasalah dengan masyarakat seperti menteri yang berurusan dengan hukum dan menteri-menteri yang tidak efektif dan produktif. Menteri-menteri tersebut dapat menggerus kepercayaan rakyat, terkait kredibilitas Presiden Prabowo,” ungkap Hudi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Hudi tidak menyebut gamblang nama-nama menteri yang harus diganti. Dia hanya memastikan mendorong agar Prabowo dapat ‘membersihkan’ kabinet dari orang-orang yang bermasalah.
“Menurut saya segera sapu bersih yang “membebankan’ kabinet, dan yang menjadi bumerang dari program presiden menuju Indonesia emas. Presiden seyogyanya tegas terhadap pembantunya yang bermasalah,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia menegaskan, Prabowo sebaiknya tak perlu menengok ke belakang, tetapi memandang jauh kedepan untuk menyingkirkan berbagai batu kerikil atau hambatan, yang bakal menjadi batu sandungan bagi Prabowo kedepan.
“Saya tidak hafal itu misalnya menteri yang tidak terlihat kerja, tetapi sudah minta biaya besar (Natalius Pigai). Bersihkan benalu dari kabinet dan yang paling tahu adalah pak Prabowo sendiri,” tandasnya.
Isu perombakan kabinet kembali menguat setelah terjadinya pertemuan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Dalam keterangannya di media sosial, Dasco hanya mengutarakan rasa hormat dan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kabinet merah putih dilantik pada 21 Oktober 2024. Kabinet ini sering disebut kabinet gemuk karena terdiri dari 48 menteri dan 8 pejabat setingkat menteri. Jumlah itu besar dari kabinet sebelumnya yakni Indonesia maju, yang terdiri dari 34 menteri.(Sumber)
