Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pujian publik setelah mencabut izin tambang yang merusak ekosistem di Raja Ampat. Namun, pengamat politik dan media Asia Tenggara Buni Yani menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup. Ia menilai penegak hukum harus segera menyelidiki lebih jauh dugaan pelanggaran hukum, termasuk potensi korupsi dan pelanggaran izin di balik operasi tambang tersebut.
Buni Yani secara terbuka menyebutkan pentingnya menelusuri informasi yang selama ini berseliweran di media sosial, termasuk dugaan keterlibatan keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia merujuk pada dua kapal pengangkut nikel yang konon menggunakan nama “Jokowi” dan “Iriana”, yang disebut-sebut beroperasi di sekitar wilayah tambang Raja Ampat.
“Langkah tegas Prabowo patut diapresiasi, tapi publik menuntut lebih. Jangan berhenti di pencabutan izin saja. Penegakan hukum harus menyasar kemungkinan korupsi dan dugaan keterlibatan keluarga penguasa sebelumnya,” ujar Buni Yani kepada Radar Aktual, Rabu (11/6/2025).
Lebih lanjut, Buni Yani menyatakan, rakyat akan mendukung penuh jika Prabowo berani mengambil langkah hukum tanpa ragu terhadap siapa pun, termasuk mantan lingkar kekuasaan.
“Prabowo tidak perlu takut pada Jokowi dan geng Solo. Ini saatnya menunjukkan siapa pemimpin sejati. Rakyat ada di belakangnya,” katanya.
Buni Yani juga menekankan bahwa tak ada yang terlalu sulit dalam penegakan hukum, selama ada kemauan politik dari penguasa tertinggi negeri ini.
Kabar mengenai kapal nikel yang menggunakan nama “Jokowi” dan “Iriana” menjadi bahan pembicaraan publik sejak beberapa bulan terakhir. Meski belum ada konfirmasi resmi, banyak pihak mendesak agar aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap informasi yang sudah menjadi rahasia umum di media sosial tersebut.
